Di Aceh Selatan, Galian C Diduga Ilegal Ganggu Jalan Negara

Di Aceh Selatan, Galian C Diduga Ilegal Ganggu Jalan Negara

- Aceh
  • Bagikan
Aktivitas galian C tanah urug (timbunan tanah gunung) diduga illegal, yang beroperasi di kawasan Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (13/10). Waspada/Syafrizal
Aktivitas galian C tanah urug (timbunan tanah gunung) diduga illegal, yang beroperasi di kawasan Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (13/10). Waspada/Syafrizal

TAPAKTUAN (Waspada): Sejak beberapa hari terakhir ini, aktivitas lalulintas di jalan negara Blangpidie-Tapak Tuan, tepatnya di kawasan Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dirasakan para pengguna jalan sangat mengganggu.

Hal itu dikarenakan, kurang lebih 1 kilometer jalan Negara yang merupakan akses satu-satunya lintasan barat arah Blangpidie-Tapak Tuan-Medan, Medan-Tapak Tuan-Blangpidie-Meulaboh-Banda Aceh tersebut, dipenuhi debu dan lumpur yang membeku. Akibatnya, saat kenderaan melintas, kepulan debu pekat menutupi pandangan di atas badan jalan itu.

Disamping menciptakan kabut debu tebal, akibat membekunya lumpur di atas badan jalan, juga mengakibatkan jalan menjadi tidak rata (keriting). Sehingga, saat kenderaan melintas, dirasakan seperti melewati jalan penuh kerikil dan bebatuan. “Jalan Negara di kawasan ini sudah sangat terganggu, akibat debu yang mengepul. Kalau mau melintas, pengendara dituntut ekstra hati-hati, karena pandangan kita terganggu oleh kepulan debu, juga jalan yang sudah tidak rata,” ungkap Agus, salah seorang pengendara yang melintas di lokasi. Rabu (13/10).

Selain itu, kepulan debu juga berimbas pada pemukhiman penduduk, yang berdomisili di sepanjang jalan Negara di kawasan itu. Dimana, saat dilintasi kenderaan bermotor, baik roda dua, roda empat, maupun roda enam, hingga roda sepuluh, kepulan debu beterbangan hingga memasuki rumah-rumah penduduk. “Ini adalah derita kami penduduk di sepanjang jalan Negara disini. Harusnya, pihak yang bertanggung jawab memperhatikan keselamatan orang lain, jangan hanya mencari keuntungan semata,” sesal Salsabil Nyak Ra, salah seorang warga setempat.

Informasi diterima Waspada dilokasi menyebutkan, kepulan debu dan lumpur yang membeku di atas jalan Negara, mulai dari Simpang Karaoke Desa Padang Bakau, hingga penghujung Desa Sawang Indah, Kecamatan Labuhan Haji Tengah itu, dikarenakan imbas dari aktivitas galian C yang beroperasi di kawasan Desa Padang Bakau.

Aktivitas galian C jenis pengerukan dan pengangkutan tanah timbunan gunung (tanah kuning), yang dijalankan pihak swasta di Desa Padang Bakau itu, terdapat di dua titik berbeda, namun masih di wilayah Desa yang sama, yakni Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji Tengah.

Titik pertama yang berada di dekat Mesjid At-Taqwa, Desa Padang Bakau, dengan mengoperasikan satu unit beko (excavator). Urukan tanah gunung tersebut, diangkut menggunakan belasan dump truk Hercules, ke lokasi timbunan milik swasta, kawasan Simpang Karaoke (arah barat).

Sementara titik kedua, berada di dekat pasar buah dan Terminal Tipe C, Desa Padang Bakau. Tanah timbunan di titik ini, diangkut dengan menggunakan truk besar jenis Fuso, di bawa ke lokasi timbunan juga milik swasta di kawasan Desa Sawang Indah (arah timur), perbatasan antara Kecamatan Labuhan Tengah, dengan Kecamatan Labuhan Haji Timur.

Belum diperoleh keterangan berarti, terkait siapa pemilik galian C, izin galian C, juga pemilik lokasi timbunan. Dilokasi juga tidak ditemukan papan nama perusahaan galian C, yang menerangkan tentang izin, luas lahan, penanggung jawab dan titik koordinat, sebagaiman yang disyaratkan undang-undang. “Soal ada izin atau tidak, itu urusan bos, kami hanya pekerja. Tunggu saja bos pulang dari luar daerah,” ujar salah seorang pekerja di lokasi, yang bergaya seperti seorang mandor.

Terpisah, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Selatan, Miswar SH mengatakan, usaha pertambangan tanah urug galian C yang beroperasi di kawasan Labuhan Haji Tengah dimaksud, diduga tidak mengantongi izin operasi. “Kuat dugaan kita, galian C yang beroperasi di Labuhan Haji Tengah itu illegal. Harusnya, pihak penanggung jawab kantongi dulu Izin Usaha Produksi (IUP), sesuai amanat undang-undang, baru beraktivitas,” ujarnya.

Disamping itu lanjut Miswar, dalam pelaksanaannya dilapangan, selain IUP, pengelola juga wajib mematuhi ketentuan UU 32/2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika hal itu tidak diindahkan katanya, maka pengelola akan dikenakan ketentuan pidana pelanggaran UU 4/2009. “Patuhi aturan mainnya dulu, baru mencari keuntungan. Jika tidak, nanti pengelola akan dikenakan pasal berlapis, tentang undang-undang izin galian C, juga undang-undang lingkungan,” demikian Miswar.(b21/cfai)

  • Bagikan