Dewan Terima Jawaban Bupati Pidie

- Aceh
  • Bagikan
Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, ST berbincang santai dengan Sekda Pidie H Idhami, S.Sos,M.Si. Pemandangan ini terekam di sela-sela mereka menghadiri acara jawaban Bupati Pidie atas pandangan umum anggota DPRK Pidie terhadap pembahasan rancangan qanun APBK Pidie 2022, Selasa (16/11). malam. Waspada/Muhammad Riza
Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, ST berbincang santai dengan Sekda Pidie H Idhami, S.Sos,M.Si. Pemandangan ini terekam di sela-sela mereka menghadiri acara jawaban Bupati Pidie atas pandangan umum anggota DPRK Pidie terhadap pembahasan rancangan qanun APBK Pidie 2022, Selasa (16/11). malam. Waspada/Muhammad Riza

SIGLI (Waspada): Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menerima jawaban Bupati Pidie, atas pemandangan umum wakil rakyat terhadap pembahasan Rancangan Qanun APBK Pidie 2022, Selasa (16/11).

Jawaban Bupati Pidie yang dibacakan Wakil Bupati Fadhlullah TM Daud, SE, diterima setelah pimpinan sidang Wakil Ketua DPRK Pidie Fadli A. Hamid melakukan rapat kecil dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie selama beberapa menit.

Sebelumnya tiga anggota Banggar DPRK Pidie, Muhammad, S.Pd,I, Tgk Muhammad Nur, S.H.I, dan Juakir, SH menyampaikan pandangan umumnya terhadap hasil pembahasan Rancangan Qanun APBK Pidie 2022.

Politisi Partai Aceh Muhammad, S.Pd,I, menyampaikan hampir semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) lamban dalam merealisasi pelaksanaan APBK murni 2021. Pihaknya menilai kondisi tersebut terkesan ada unsur disengaja untuk menghambat, sehingga berdampak negatif terhadap Pemkab Pidie.

“Bayangkan saja saat ini sudah pertengahan November atau akhir tahun, namun sampai dengan saat ini masih ada dinas-dinas yang belum merealisasikan kegiatan APBK murni 2021, kerja apa saja anda-anda selama ini,” katanya.

Muhammad, S.Pd,I, menilai bahwa kebijakan Pemkab Pidie dalam menempatan APBK belum merata disemua kecamatan serta tidak berpihak kepada kebutuhan rakyat. Misalkan sebut dia penanganan kelangkaan pupuk, ini tegas Muhammad, S.Pd,I perlu perhatian serius pemerintah demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggaran murni yang terjadi pergeseran antar dinas, namun tidak tertampung pada dinas yang dituju di tahun anggaran berjalan.

”Ini sangat fatal dan dikemanakan anggaran tersebut. Saya mendengar ada bahasa-bahasa yang berkembang di luar yang disinyalir adanya SKPK tertentu bahwa ada bawahan-bawahan yang berlagak pimpinan, bagi saya ini mendiskreditkan eksistensi pimpinan karena dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan,” ungkap Muhammad, S.Pd.I. Karena itu politisi Partai Aceh, itu berharap kepada bupati Pidie agar dapat mengkaji ulang terhadap beberapa poin yang telah disampaikannya tersebut.

Tgk Muhammad Nur, SHI, dalam kesempatan itu menyampaikan sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pidie, apapun yang terjadi di daerah berjuluk Pang Ulee Buet Ibadat, Pang Ulee Hareukat Meugoe itu mutlak tanggung jawab bupati. “Baik itu menyangkut dengan anggaran, sosial kemasyarakatan, ketertiban masyarakat, bahkan tentang hubungan masyarakat dengan tuhan,” katanya.

Politisi PNA itu juga menyoroti tentang Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menurutnya tidak berjalan di Aceh, sehingga perlu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang memediasi (mediator) yaitu Martiantisari, Hannu Himanen, Juha Cristensen, dan Maria bukan menunggu keputusan dari pusat untuk menyetujui UUPA dan merealisasi butir-butir MoU.

“Pertanyaan kami kepada saudara bupati apakah saudara pernah menganggarkan anggaran untuk membangun komunikasi dan konsultasi MOU dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan tersebut baik di tingkat sagoe, wilayah, nanggroe dan dengan pihak mediator asing, perlu kita ketahui bersama bahwa saya berada di sini hari ini karena adanya partai lokal dan saudara bupati menjabat sebagai bupati hari ini karena adanya independensi dan dua-duanya adalah berkat adanya MoU Helsinki dan masih banyak butir-butir lain yang belum terealisasi, saya rasa kalau hanya tujuan untuk sebatas pembentukan partai lokal dan independen tidak perlu mengorbankan ribuan nyawa rakyat Aceh, cukup dengan lobi-lobi politik saja,” ujarnya.

Dia juga menyoroti persoalan pemberlakukan rujukan berjenjang oleh BPJS yang berdampak menurunnya pendapatan Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro hingga mencapai di bawah 50% dari pendapatan sebelumnya untuk meningkatkan pelayanan dan penunjang pelayanan di Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro. “Kami mohon kepada saudara bupati untuk mempertimbangkan alokasi anggaran tahun 2022 sebanyak Rp159.638.011.847, sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2022 sebanyak Rp389.458.020.109,” katanya.

Menurut Tgk Muhammad Nur, berdasarkan hasil laporan Banggar DPRK Pidie pendapatan daerah sebelum pembahasan senilai Rp1.814.901.123.763, kemudian setelah pembahasan bertambah menjadi Rp1.991.501.927.585. Artinya, ujar dia, ada penambahan senilai Rp176.600.803.822. ”Yang ingin kami tanyakan darimana sumber dana sehingga menjadi angka Rp176.600.803.822. Kemudian pendapatan dan belanja daerah kenapa bisa sama persis artinya tidak terjadi defisit atau surplus anggaran, pola apa yang dipakai sehingga bisa balance/sama persis antara pemasukan dan pengeluaran. Lalu di poin ke tiga belanja daerah kenapa bisa 0 (nol) terus biaya kerja SKPK seperti kunjungan dan konsultasi dan lain-lain diambil dari mana,” tanya Tgk Muhammad Nur.

Menutup pandangan akhirnya, Tgk Muhammad Nur menyarankan Bupati Pidie di akhir masa jabatannya dapat menempati rumah dinas (Pendopo) yang telah disediakan oleh daerah demi kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan maupun dalam menerima tamu-tamu penting serta masyarakat yang ingin menikmati secangkir kopi sambil menyampaikan permasalahan hidupnya.

“Jangan sampai Pendopo yang begitu megah dan setiap tahun dianggarkan dana operasional, terbengkalai dan terbiarkan bagai rumah hantu. Semestinya, pemimpin itu berada di tengah-tengah masyarakat, bertempat tinggal yang diketahui dan mudah dijangkau oleh masyarakat, tidak menyepi dan menyendiri. Sehingga berbagai persoalan dapat segera disampaikan dan diselesaikan. Di RAPBK Tahun Anggaran 2022 ini juga tersedia biaya operasional untuk Pendopo Bupati, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” tutupnya.

Anggota banggar DPRK Pidie lainnya, Juakir, SH juga menyoroti beberapa hal, diantaranya soal Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Galian C untuk pembangunan Jalan Tol dan PSN lainnya. Menurut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak Galian C untuk pembangunan jalan tol, pembangunan Bendungan Rukoh, pembangunan jalan Geumpang-Pameu maupun pembangunan pantai Pelangi yang sekarang ini sedang dikerjakan maupun yang telah selesai pekerjaannya merupakan sumber PAD baru yang dapat mendongkrak pendapatan daerah.

Begitu banyak material yang telah diambil dari wilayah Kabupaten Pidie untuk membangun proyek strategis nasional tersebut, namun dari semua itu, berapa rupiah yang telah mereka berikan sebagai kewajiban berupa Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Pidie. ”Di satu sisi, kita sangat mendukung adanya proyek strategis nasional ada di daerah kita sebagai bagian perwujudan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain, jangan sampai dengan pembangunan tersebut akan mewariskan “bencana” dari pengambilan sumber daya alam kita,” ujarnya.

Jawaban Bupati

Bupati Pidie Roni Ahmad, MM menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum anggota DPRK Pidie atas pemandangan umum anggota DPRK Pidie terhadap pembahasan Rancangan Qanun APBK Pidie 2022 dibacakan oleh Wakil Bupati Pidie Fadhlullah, TM Daud, ST.

Bupati Pidie Roni Ahmad membuka jawabannya dengan menanggapi pandangan anggota DPRK Pidie Muhammad, S.Pd.I, terlambatnya proses penyerapan anggaran pada masing-masing SKPK dalam Kabupaten Pidie, disebabkan oleh terlambatnya pengesahan APBK tahun anggaran 2021 dan adanya kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah pusat tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic Corona Virus Diasease (Covid-19) dan dampaknya.

Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang tentang Pemerintah Aceh, saat ini aturan dalam UUPA belum sepenuhnya berjalan di Provinsi Aceh, dimana banyak hal yang diamanahkan oleh undang-undang tersebut belum direalisasikan dengan baik. Terkait dengan menurunnya pendapatan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan pelayanan kesehatan dengan skema rujukan berjenjang sesuai dengan kebijakan pihak BPJS.

Mengenal kebutuhan anggaran untuk tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pidie sudah mengalokasikan secara maksimal untuk membiayai kegiatan operasional rumah sakit sesual dengan kemampuan keuangan daerah. Bupati Pidie Roni Ahmad juga menjawab soal penambahan pendapatan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pidie menyesuaikan dengan surat edaran peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai transfer keuangan dan dana desa tahun anggaran 2022 sesual dengan Juknis dan peruntukannya.

Terkait dengan pemanfaatan rumah dinas bupati, pelayanan dan penjamuan tamu instansi pemerintahan dan swasta dilakukan di Pendopo Bupati, sejauh ini pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat berjalan lancar dan pendekatan kepemimpinan yang dilaksanakan dengan metode peninjauan langsung ke lapangan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kemudian mengenai pandangan vang disampaikan Juwakir, SH, Bupati Pidie Roni Ahmad menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak mineral bukan logam dan batuan untuk pembangunan jalan tol dan Proyek Strategis Nasional lainnya, bahwa sampai saat ini realisasi pembayarannya baru dilakukan dari objek pembangunan jalan tol senilai Rp3.000.000.000. “Dan apabila kita melihat dari progres realisasi PAD murni tahun 2021 sejumlah Rp. 38.661.773.648 yang terealisasi baru mencapai Rp29.577.882.663,90 atau senilai 76,50%,” sebutnya.

Lanjut, Bupati Pidie soal perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan pendekatan self assesment yang pengakuan pendapatannya baru dapat dilakukan setelah uang masuk ke dalam rekening Kas Daerah. Selanjutnya terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan dari pembangunan PSN Lainnya, seperti Proyek Pembangunan Waduk Rukoh, Pembangunan Jalan Geumpang – Pameue dan juga Pembangunan Pantai Pelangi telah dilakukan permintaan pembayaran kepada pihak yang bersangkutan, dan terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Pidie dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam rangka menyelesaikan tagihan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.

Mengenai verifikasi kelayakan Calon Penerima Bantuan Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO ) pada SKPK Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, bahwa kegiatan dimaksud bersumber dari dana APBN TA 2021. “Untuk Kabupaten Pidie pada tahun ini alokasinya sebanyak 12 unit yang tersebar di lima kecamatan dalam Kabupaten Pidie. Sampai dengan saat ini kegiatan tersebut realisasi pelaksanaannya sudah mencapai 75% dan sifat kegiatannya dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Tani yang terdaftar di dalam Surat Keputusan bupati Pidie dan di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie,” katanya.

Terkait hasil Pansus DPRK Pidie terhadap penolakan warga. verifikasi kelayakan salah satu Unit Pengolahan Pupuk Organik yang tidak dilakukan verifikasi sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie adalah benar adanya. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan UPKK Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan sebelumnya, dalam Pasal 5 tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie sebagal Satuan Kerja Kabupaten/ Kota tidak dapat melakukan verfikasi terhadap Calon kegiatan UPPO tersebut, karena waktu pelaksanaannya yang kurang dari dua bulan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan selesai 100%. (b06)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *