Waspada
Waspada » Dewan Minta Pemko Lhokseumawe Serius Fasilitasi Pendidikan
Aceh

Dewan Minta Pemko Lhokseumawe Serius Fasilitasi Pendidikan

Waspada/Ist RAPAT paripurna sidang pengesahan APBK-P Lhokseumawe beberapa waktu lalu.

LHOKSEUMAWE (Waspada): Pemerintah Kota Lhokseumawe diminta serius memfasilitasi pendidikan di masa pandemi Covid-19 agar masyarakat tetap bisa menikmati pendidikan yang layak dalam kondisi seperti sekarang ini.

Hal itu disampaikan Fraksi Gerindra melalui Juru Bicara Abdurrahman Yusuf dalam siding Paripurna DPRK Lhokseumawe dalam agenda pengesahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Anggaran 2020 beberapa waktu lalu.

Abdurahman Yusuf pada kesempatan itu juga meminta Pemko Lhokseumawe agar dapat menggenjot program pengentasan kemiskinan dan menggenjot program ekonomi masyarakat.

“Ini merupakan poin-poin penting yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemkot Lhokseumawe. Meskipun dalam kondisi pandemi, seluruh pelajar harus mendapatkan pendidikan yang layak,” sebutnya.

Sedangkan Fraksi Demokrat Bersatu sebagaimana disampaikan Roslina, S.Kom menegaskan, anggaran harus mengacu pada KUPPS.

Fraksi Demokrat memaklumi kondisi pandemi covid ini menurunkan PAD dan Fraksi Demokrat Bersatu berharap Pemko Lhokseumawe tidak berpangku tangan saja dalam situasi ini, tapi harus terus berusaha menggali PAD sehingga terwujud program prioritas pada masa Covid-19 ini yaitu kesehatan dan pengamanan jaring ekonomi, sosial yang sesuai dengan keuangan daerah.

Fraksi Golongan Amanat bersatu, Tgk Hamzah Ali sepakat agar Qanun perubahan APBK Tahun 2020 ini ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe dan berharap agar pemanfaatan anggaran ini dan bisa dinikmati oleh masyarakat akan tetapi Fraksi Golongan Amanat Bersatu meminta eksekutif untuk terus menggali pendapatan asli daerah (PAD) di tahun mendatang agar terus meningkat.

Jurubicara gabungan komisi, T Abdul Hakim, S.Pdi menyarankan Pemko agar dalam setiap penyusunan anggaran konsisten. Upaya otimal untuk peningkatan PAD dari sumber yang baru harus dilakukan.

Solusi yang diberikan politisi Partai Demokrat ini adalah pengembangan PDAM dan wisata Islami.

Dan Jurubicara Fraksi Partai Aceh, Fauzan mendorong Pemko untuk pemberdayaan bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

FPA menerima Raqan P- APBK untuk dijadikan Qanun APBK Tahun 2020.
Pengesahan R-APBK tersebut dilakukan setelah mendengarkan pandangan akhir Fraksi dan keempat fraksi DPRK Lhokseumawe setuju terhadap rancangan Qanun Perubahan Anggaran dan Belanja Kota Lhokseumawe 2020 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

Rapat paripurna sidang pengesahan itu dipimpin oleh Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A Manaf didampingi Wakil Ketua I, T.Sofianus dan Wakil Ketua II, Irwan Yusuf dan juga dihadiri Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Sekda T Adnan, Kepala SKPK, dan tamu undangan lainnya.

Adapun pendapatan yang disahkan dalam paripurna DPRK, senilai Rp882 miliar dan belanja Rp897 miliar. Dari dua komponen anggaran tersebut, terjadi devisit anggaran senilai Rp15 miliar.

Informasiini diperoleh Waspada melalui melalui corong resmi Humas DPRK Lhokseumawe di https://dprk-lhokseumawekota.go.id/. (b07)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2