Dewan Diminta Tolak Pengesahan APBK-P Jika Tidak Akomodir Gaji Guru Honorer - Waspada

Dewan Diminta Tolak Pengesahan APBK-P Jika Tidak Akomodir Gaji Guru Honorer

- Aceh
  • Bagikan


REDELONG (Waspada): DPRK Bener Meriah diminta tidak mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) 2021 jika tidak mengakomodir gaji guru tenaga honorer.
Hal tersebut disampaikan oleh tokoh muda Bener Meriah, Muhammaddinsyah kepada sejumlah wartawan Minggu, (19/9).

Menurutnya, jika telanjur disahkan tanpa memenuhi kebutuhan anggaran pembayaran gaji honorer, dikhawatirkan akan menuai persoalan baru.
“Dikabarkan pengesahan APBK-P 2021 akan diparipurnakan besok. DPRK harus berada di pihak guru tenaga honorer, Dewan harus memastikan gaji itu sudah terakomodir dalam APBK-P, jika tidak, maka tolak saja,” katanya.

                                             


Menurutnya, agar kebutuhan gaji tenaga guru honorer tersebut terpenuhi, maka Pemkab Bener Meriah dapat menganggarkan melalui APBK-P tersebut. “Jadi, Pemkab juga tidak boleh menunda pembayaran gaji itu ke tahun 2022 mendatang. Menunda hak-hak rakyat yang mengabdikan diri dengan bekerja adalah perbuatan dzalim,” tegas Muhammaddin.


Oleh sebab itu, kata dia, DPRK harus memastikan diri untuk tidak membersamai pendzaliman yang akan terjadi, dengan cara menolak APBK-P 2021 jika gaji tenaga pendidik itu tidak terakomodir.
Dia mengharapkan, APBK-P benar–benar dapat memenuhi kekurangan anggaran pembayaran gaji tenaga guru honorer dan tidak diperuntukan untuk program berbentuk fisk atau bangunan.


“Berfikirlah untuk kebutuhan rakyat, karena anggota Dewan itu dipilih oleh rakyat yang seharusnya untuk rakyat. Sangat disayangkan jika APBK-P itu hanya berisikan program berbentuk fisik, paving block atau pagar yang dibangun,” demikian Muhammaddinsyah. (cet)

Aktivis Muda Bener Meriah, Muhammaddinsyah. Waspada/Eri Tanara

  • Bagikan