Waspada
Waspada » Dewan Bahas Raqan Pertanggungjawaban APBK Agara 2020
Aceh

Dewan Bahas Raqan Pertanggungjawaban APBK Agara 2020

Bupati H. Raidin Pinim, berbincang-bincang dengan anggota Dewan, usai membacakan pidato pengantar Pertanggung Jawaban Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tenggara tahun 2020 yang akan dijadikan sebagai Qanun Agara. Waspada/Ali Amran
Bupati H. Raidin Pinim, berbincang-bincang dengan anggota Dewan, usai membacakan pidato pengantar Pertanggung Jawaban Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tenggara tahun 2020 yang akan dijadikan sebagai Qanun Agara. Waspada/Ali Amran

KUTACANE (Waspada): Dewan kembali membahas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tenggara (Agara) 2020, lewat rapat paripurna DPRK Masa Sidang III Tahun 2021, Rabu (21/7).

Bupati Raidin Pinim dalam sambutan pembukaan sidang Paripurna DPRK Masa Sidang III tahun 2021 mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus mengatasi pandemi Covid-19 yang telah berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan rakyat, bahkan telah mengancam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, rumah tangga serta kesejahteraan masyarakat.

Refocusing juga masih menjadi tantangan utama, dan untuk mendukung pemulihan ekonomi keseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan dana desa, semuanya disesuaikan untuk pemerintah berbasis aktual pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2020 dilakukan mulai dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan, proses rekonsiliasi seluruh datangan keuangan OPD, capaian target kinerja seluruh OPD, pemanfaatan sumber daya ekonomi dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern penatausahaan pengelolaan keuangan OPD.

Untuk mencapai sistem pengendalian intern, peran dan kinerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan, terutama dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan APBK tahun berikutnya, ringkasan realisasi anggaran dan rincian realisasi anggaran juga telah disampaikan pada anggota dewan.

Laporan keuangan merupakan indikator bagi Pemda untuk melakukan evaluasi perencanaan dan perbaikan, dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah ke depan dengan tetap memperhatikan azas keadilan,kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, untuk itu, kita sekuat tenaga terus berupaya mendorong dan meningkatkan kinerja OPD.

Sebelumnya, Ketua DPRK Agara Deni Febrian Roza, pada pidato pengantarnya mengatakan, penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK 2020 , berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI dan meliputi realisasi anggatan tahun 2020, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan PP 71 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemda, telah diterima pihak DPRK.

Materi Raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2020 yang telah disampaikan Bupati, akan menjadi pokok bahasan dewan secara simultan pada paripurna, karena itu, dewan secara perorangan maupun lewat alat kelengkapan, telah membaca, mempelajari, mendalami dan telah meresume atas persoalan yang ditemukan pada dokumen dan fakta di lapangan.

Untuk prinsip dasar laporan keuangan daerah, ujar Deni, dewan akan melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan apakah dapat dipertanggung jawabkan, audit berdasarkan akuntansi pemerintahan berdasarkan kepantasan dan kewajaran juga akan menjadi perhatian Dewan, demikian juga dengan biaya setiap kegiatan harus jelas pendanaan dan penggunaannya.

Untuk melihat dan menilai langsung laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Tenggara tahun 2020 seperti yang disampaikan Bupati tersebut, sebut ketua DPRK. Dewan melalui komisi yang ada, terhitung sejak Kamis 22 – Sabtu 24 Juli ini, akan turun ke lapangan ke OPD yang tercantum sebagai mitra kerja komisi di DPRK.(b16)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2