Demo Minta Usut Skandal Jual Beli SK Tenaga Kontrak

Demo Minta Usut Skandal Jual Beli SK Tenaga Kontrak

- Aceh
  • Bagikan
Puluhan mahasiswa dan pemuda Aliansi Aktivis Merdeka (Alaska) melakukan aksi demonya di depan pintu gerbang Sekretariat Pemko Langsa dan DPRK Langsa dengan membakar ban bekas dan membentangkan spanduk, Kamis (21/10) siang. Waspada/Rapian/B
Puluhan mahasiswa dan pemuda Aliansi Aktivis Merdeka (Alaska) melakukan aksi demonya di depan pintu gerbang Sekretariat Pemko Langsa dan DPRK Langsa dengan membakar ban bekas dan membentangkan spanduk, Kamis (21/10) siang. Waspada/Rapian/B

LANGSA (Waspada): Puluhan mahasiswa dan pemuda yang menamakan diri Aliansi Aktivis Merdeka (ALASKA) melakukan aksi demonya di depan pintu gerbang Sekretariat Pemko Langsa mendesak Pemko Langsa mengusut skandal jual beli SK tenaga kontak, Kamis (21/10) siang.

Aksi demo yang diawali berkumpul di Lapangan Merdeka lalu menuju Sekretariat Pemko Langsa untuk membacakan petisinya dan meminta Pemko Langsa untuk menerima mereka, namun tidak ada satupun pejabat yang hadir.

Setelah itu para mahasiswa dan pemuda ini mendatangi gedung DPRK Langsa. Setiba di gedung dewan diterima oleh Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief, Wakil Ketua I, Saifullah, anggota DPRK Langsa lainnya, Faisal Amd, Burhansyah SH, sedangkan dari Pemko hadir Sekdakot Langsa, Ir Said Mahdum Madjid MM dan Asisten I, Suryatno AP.

Dalam tuntutannya, koordinator lapangan Alaska, Abdi Maulana, menyatakan aksi damai dan teaterikal membongkar indikasi dugaan skandal mafia Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Honorer yang rugikan daerah lebih Rp3 miliar.

Didasari dengan meningkatnya keresahan tentang nasib dan jawaban kebenaran atas penyampaian pandangan DPRK Langsa pada masyarakat Kota Langsa, terkhusus dalam evaluasi TKK dan honorer sebanyak 2.212 orang yang tersebar pada 35 OPD se-Kota Langsa (Hasil Data BKPSDM) Kota Langsa di mana opini yang tersebar khususnya di media sosial, diduga didramatisirkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akan adanya pemecatan 50% pegawai TKK dan honorer di Kota Langsa.

“Kami Aliansi Aktivis Merdeka (Alaska) telah membedah penyampaian pandangan Fraksi DPRK Langsa pada sidang paripurna tentang wacana pengurangan dan evaluasi dari alokasi anggaran pada tahun 2021 senilai Rp37.670.160.000 diperuntukan untuk membayar gaji TKK dan honorer sebanyak 2.212 orang di 35 OPD se-Kota Langsa, di mana hasil bedahan kami diduga terindikasi adanya mark up pembayaran karena pemerintah hanya membutuhkan Rp34.507.200.000 untuk pembayaran gaji TKK dan Honorer dengan gaji Rp1.300.000/orangnya sedangkan gaji TKK dan honorer bervariatif dari Rp850.000 hingga Rp1.300.000,” teriak Abdi.

Dari hasil telaah Alaska, diduga ada oknum yang sedang bermain di dalam polemik tersebut. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu kami akan mencari fakta kebenaran dengan melakukan unjuk rasa penyampaian aspirasi
dengan membawa tuntutan,” ujarnya.

Alaska meminta Wali Kota Langsa agar segera melakukan apel massal seluruh Tenaga Kerja Kontrak dan honorer sebanyak 2.212 orang dengan membawa bukti fotokopi SK dan KTP. Hal ini dilakukan untuk membongkar isu dan memberikan kebenaran kepada masyarakat terhadap dugaan antara lain SK TKK dan honorer yang tumpang tindih, yang jarang masuk kantor dan menerima gaji buta, titipan balas jasa, TKK dan honorer diduga diperjualbelikan, siluman yang hanya menerima gaji tetapi tidak ada manusianya.

Alaska juga meminta DPRK Langsa agar mengevaluasi pengajuan alokasi, mendesak DPRK Langsa untuk mengirim surat terbuka kepada Kajati Aceh dan Polda Aceh agar mengevaluasi kinerja Polres Langsa dan Kajari Langsa yang saat ini dinilai sangat lemah dalam penindakan Tipikor. “Memohon kepada DPRK Langsa agar segera menyurati KPK RI, ataupun Kajati Aceh dan Polda Aceh untuk mengusut dugaan indikasi skandal mafia TKK dan honorer di Kota Langsa dengan alokasi anggaran Rp37.670.160.000 yang diduga terindikasi telah terjadi kerugian daerah yaitu markup pembayaran gaji TKK dan honorer sebesar Rp3 miliar lebih, karena telah hilangnya kepercayaan kami aktivis, mahasiswa serta masyarakat terhadap penegak hukum di Kota Langsa,” teriak Abdi Maulana.

Kemudian, mendesak Kepolisian untuk menangkap pemilik akun bodong di media sosial yang kerap kali menimbulkan kegaduhan dan keresahan yang terindikasi sering melakukan ujaran kebencian, fitnah serta hoaks di Kota Langsa.

Aksi tersebut juga menampilkan teaterikal dengan membawa spanduk bertuliskan ‘bongkar mafia skandal TKK dan Honorer’ dan ‘mendesak Polda Aceh dan Kajati Aceh bongkar dugaan korupsi (mark up 3 miliar) skandal mafia jangan diam, lawan TKK dan honorer di Kota Langsa’.

Sementara itu Sekdakot Langsa, Ir Said Mahdum Madjid MM, di hadapan para mahasiswa menyatakan terimakasih atas fungsi kontrolnya dengan menuntut secara benar dan tertulis. “Insya Allah kita akan kita perhatikan, terkait markup nantinya eksekutif dan legislatif kita bahas bersama, kalau ada data yang jelas disampaikan tertulis, apapun yang adik-adik lakukan ini dalam rangka menyelamatkan uang negara,” tegas Said. Lanjutnya, apapun data yang sudah ada akan dibahas bersama, apalagi DPRK Langsa paling getol memverifikasi data dan anggaran.

“Kami berani melakukan apel masal, hanya saja kita lakukan cek and ricek. Nantinya data akan kita sampaikan. Dalam situasi saat ini dan minggu ini, Insya Allah dalam waktu satu minggu kita lakukan cek dan mendata lagi, kalau untuk benar kenapa tidak berani,” tegas Said menjawab permintaan pendemo.

“Di sini, demi Allah saya akan melakukan cek, dalam 7×24 jam kami akan memberikan data ke publik,” janjinya.

Sedangkan Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief, meminta petisi dikumpulkan dan nantinya melalui Pansus DPRK akan dibahas. Adapun tuntutan para mahasiswa akan diterima dan dicek secara bersama.

Di akhir demo, para mahasiswa memberikan dua ekor anak ayam dan petisi sebagai simbol kepada Sekda dan Ketua DPRK.(crp/I)

  • Bagikan