Waspada
Waspada » Camat Lawe Alas Rapat Penetapan Calon Penerima BLT Lanjutan 2021
Aceh

Camat Lawe Alas Rapat Penetapan Calon Penerima BLT Lanjutan 2021

Kapolsek Lawe Alas Ipda Budi Trapsilo, SH. menyampaikan kepada 28 kepala untuk tetap patuhi Prokes. Sebelah kanan Kapolsek, Camat Lawe Alas, Sudirman SE, Kepala Inspektorat Aceh Tenggara, Abdul Kariman. Camat Lawe Alas Rapat Penetapan Calon Penerima BLT Lanjutan 2021. Waspada/Seh Muhammad Amin
Kapolsek Lawe Alas Ipda Budi Trapsilo, SH. menyampaikan kepada 28 kepala untuk tetap patuhi Prokes. Sebelah kanan Kapolsek, Camat Lawe Alas, Sudirman SE, Kepala Inspektorat Aceh Tenggara, Abdul Kariman. Camat Lawe Alas Rapat Penetapan Calon Penerima BLT Lanjutan 2021. Waspada/Seh Muhammad Amin

KUTACANE (Waspada): Camat Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Sudirman SE menggelar rapat dengan 28 kepala desa, terkait penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) lanjutan dari Dana Desa tahun 2021.

Acara tersebut turut hadir Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Kapolsek Lawe Alas, Kasi PMD serta sejumlah staf lainnya, berlangsung di Oproom Kantor Camat Kecamatan Lawe Alas pada Selasa (19/1).

Camat Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Sudirman SE dalam kesempatan itu menyarankan, dalam penetapan data penerima BLT lanjutan dari Dana Desa di setiap desa di Kecamatan Lawe Alas melibatkan Banbinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa, BPK dan tokoh masyarakat serta adat.

“Mengapa saya menyarankan guna melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa dan tokoh masyarakat serta adat agar penetapan  calon penerima BLT tersebut supaya tidak terjadi kericuhan di desa, sehingga melahirkan calon penerima BLT sesuai ketentuan prosedur,” katanya.

Kemudian dijelaskannya, besarnya nilai BLT Rp300 ribu per penerima selama 12 bulan dan yang tidak berhak menerimanya. “Larangan untuk mendapatkan BLT Dana Desa diantaranya, perangkat kute, warga yang sudah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, PNS, Polri, TNI, pensiunan, orang kaya,” pungkas Sudirman SE.

Selain penetapan data calon penerima BLT , dalam rapat juga Kepala Inspektorat Aceh Tenggara, Abdul Kariman, SPd, MM mengatakan, desa harus ada qanun kewenangan kute (desa), bagi yang belum ada qanun aga dibahas pada tahun ini.

“Bagaimana proses  pembuatan qanun, kewenangan kute tentu melalui proses musyawarah melibatkan BPK, perangkat kute, tokoh masyarakat, adat, bentuk Tim perumus dari desa, boleh ikut Babinsa, Bhabinkamtibmas, pihak kecamatan maupun inspektorat. Biaya untuk pembuatan qanun kewenangan kute dianggarkan dari Dana Desa,” sebut Inspektur.

Sementara itu, Kapolsek Lawe Alas Ipda Budi Trapsilo, SH dalam kesempatan itu mensosialisasikan pencegahan Covid-19. “Jika ada acara hajatan maupun pesta sunat rasul dan sebagainya, kepala desa wajib menyampaikan ke warganya untuk tetap mematuhi Prokes dalam pelaksanaa pesta sesuai dengan Maklumat Kapolri karena maklumat larangan tersebut belum dicabut,” katanya.(cseh)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2