Bupati Belum Eksekusi Putusan PTTUN Pilkades Ujung Sialit

Bupati Belum Eksekusi Putusan PTTUN Pilkades Ujung Sialit

- Aceh
  • Bagikan
Bupati Aceh Singkil Dulmusrid saat dikonfirmasi wartawan di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Senin (27/9). Waspada/Ist
Bupati Aceh Singkil Dulmusrid saat dikonfirmasi wartawan di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Senin (27/9). Waspada/Ist

SINGKIL (Waspada): Sudah lebih 9 bulan pasca putusan PT PTUN Medan, Bupati Aceh Singkil belum juga melakukan eksekusi terhadap hasil putusan PTUN Banda Aceh, terkait persoalan gugatan Pilkades Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat (PBB) 2019. Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh telah mengabulkan gugatan warga Desa Ujung Sialit pada 26 Agustus 2020.

Putusan dalam Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN BNA dilayangkan oleh penggugat (masyarakat Desa Ujung Sialit) ke PTUN Banda Aceh, lantaran pemilih yang tidak lengkap syarat.

                                             

Atas hasil keputusan itu, selanjutnya Bupati Aceh Singkil selaku tergugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, dengan Perkara nomor; 222/B/2020/PT TUN MDN telah memberikan putusan tertanggal 10 Desember 2020, yang hasilnya juga mengabulkan gugatan penggugat.

Berdasarkan hasil putusan PTUN, Bupati Aceh Singkil harus membatalkan SK pengangkatan kepala desa, dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 339 tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik (Kades) dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Terpisah, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid yang dikonfirmasi Waspada.id usai meninjau pelaksanaan ujian CPNS di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Senin (27/9) mengatakan, sudah memerintahkan Kabag Hukum untuk mengkaji dan mempelajari hasil putusan PTUN tersebut.

Disebutkannya, dalam hasil putusan tersebut meminta Bupati Aceh Singkil untuk melakukan pemilihan ulang dan bukan mengeksekusi. Sehingga putusan pengadilan tersebut perlu di analisa kembali, bebernya. “Saya sudah perintahkan Kabag Hukum untuk mempelajari putusan PTUN itu kembali,” ucap Dulmusrid.

“Sebab perlu kita kaji sebelum ambil tindakan, jika dilaksanakan putusan itu apa konsekwensinya. Dan jika tidak dilaksanakan apa juga konsekwensinya buat pemerintah daerah, dan ini sedang dipelajari Kabag Hukum,” ujarnya.

Sementara itu alasan belum dibatalkannya SK pengangkatan tersebut, kata Dulmusrid, SK pengangkatan Kepala Desa belum dibatalkan, sebab duluan SK dikeluarkan dan setelah dilantik baru masuknya gugatan.

Artinya pada saat pemilihan tidak ada ditolak masyarakat dan tidak ada yang keberatan hasil pemilihan tersebut. “Namun pada intinya saya masih pelajari administrasi yang bisa membatalkan Pilkades tersebut,” tandasnya.

Dijelaskannya, persoalannya masalah ada pemilih yang tidak sah, karena ada pemilih yang berasal dari luar daerah. Setelah dicari informasi memang masyarakat yang disebutkan dari luar daerah itu dari Nias. Namun sebelumnya mereka juga warga Desa Ujung Sialit, terang Dulmusrid.

“Ini masalah persoalan negara melawan perusahaan negara. Jika diadu negara dengan negara siapa yang benar,” sebutnya.

“Saya pejabat negara tertinggi dan PTUN juga hasil keputusan negara tertinggi. Untuk itu saya telah perintahkan anggota saya Kabag Hukum untuk mempelajari betul-betul apa sebenarnya terjadi dalam masalah ini,” tambah Dulmusrid.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil Asmaruddin mengatakan, tinggal menunggu arahan Bupati. Dikatakannya, secara aturan Pilkades Ujung Sialit harus segera dilakukan pemilihan ulang. “Dan sebelum dilakukan pemilihan ulang harus dilakukan pengangkatan Pj Keuchik,” terang Asmardin. (b25)

  • Bagikan