Waspada
Waspada » Bupati Akmal Sebut Banyak Aset Di Abdya Bermasalah
Aceh Headlines

Bupati Akmal Sebut Banyak Aset Di Abdya Bermasalah

Bupati Akmal Ibrahim SH, saat memberikan arahan dalam kegiatan BPPBR, bersama BPKP Perwakilan Aceh di aula Teungku Dikilla Bappeda Abdya, Selasa (20/4). Bupati Akmal Sebut Banyak Aset Di Abdya Bermasalah. Waspada/Syafrizal
Bupati Akmal Ibrahim SH, saat memberikan arahan dalam kegiatan BPPBR, bersama BPKP Perwakilan Aceh di aula Teungku Dikilla Bappeda Abdya, Selasa (20/4). Bupati Akmal Sebut Banyak Aset Di Abdya Bermasalah. Waspada/Syafrizal

BLANGPIDIE (Waspada): Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH menyebutkan, banyak aset yang ada di daerah setempat bermasalah karena tanpa didukung dokumen yang jelas. Akibatnya, sejumlah aset vital yang ada di ‘Nanggroe Breuh Sigupai’ itu, tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Bupati Akmal saat membuka secara resmi kegiatan Bimtek Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (BPPBR) Selasa (20/4), bertempat di aula Teungku Dikilla Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Abdya, kompleks perkantoran Bukit Hijau, Blangpidie.

Hadir dalam kegiatan, Bupati Akmal Ibrahim SH, Wakil Bupati Muslizar MT, Sekdakab Drs Thamrin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya beserta rombongan, para Asisten, para Staf Ahli, para Kepala SKPK, serta para Camat dan peserta bimtek masing-masing SKPK, dalam lingkungan Pemkab Abdya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Akmal meminta pencerahan, agar masalah aset di Abdya, dapat dicarikan solusi dan segera tuntas, tidak berlarut-larut lagi. “Kami berharap, masalah aset ini harus segera tuntas,” kata Bupati Akmal, di hadapan Kepala BPKP Aceh, serta yang hadir lainnya.

Kata Bupati Akmal, terkadang banyak yang tidak mempertimbangkan risiko ketika menyusun sebuah program dari awalnya. “Pengalaman saya ketika menjadi Bupati pada masa periode lalu banyak persoalan yang tidak mempertimbangkan risiko,” ungkapnya.

Bupati Akmal berharap, BPKP sebagai auditor pemerintah, dapat membantu dalam banyak hal, sehingga dapat dimanfaatkan. “Kami sudah konsultasi dengan BPKP. Berbicara aset saja tidak selesai-selesai, mulai dari pertanian hingga perhubungan banyak aset yang belum terselesaikan dokumennya. Saat ini, kita sedang cari solusinya,” ungkapnya.

Di gudang pertanian saja lanjut Bupati Akmal, banyak sekali alat pertanian yang tidak bisa dipakai. Untuk dilelang kepada pihak ketiga tidak bisa, karena terkendala tidak adanya dokumen. “Apa ini akan terus menjadi beban kita. Makanya ini perlu diubah dan perlu kita berubah, agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Rekomendasi BPKP dalam beberapa tahun terakhir tambah Bupati Akmal, yang tidak selesai-selesai hanyalah masalah aset, seolah-olah terkesan lamban. Makanya, dengan hadirnya BPKP hari ini menjadi kesempatan untuk mencari solusi. “Semoga kegiatan Bimtek hari ini, menjadi tempat untuk mencapai yang lebih baik, agar sama-sama didiskusikan bersama,” pungkas Bupati Akmal.

Di samping masalah aset, kegiatan itu juga membahas mengenai risiko yang akan dihadapi dalam perencanaan dan sistem pengendalian, dalam melaksanakan birokrasi pemerintah.

Sebagaimana dipaparkan Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya. Kepada para peserta bintek, Indra menguraikan tentang bagaimana membuat sebuah kesejahteraan, yang merupakan program dari pemerintah itu sendiri. Kemudian juga mengenai bagaimana perencanaan yang sesuai, dengan implementasi dalam kehidupan di masyarakat, serta lain sebagainya.(b21)

 

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2