Bupati Aceh Tamiang Diminta Ambil Langkah Cepat Lumpuhnya Layanan Disdukcapil

Bupati Aceh Tamiang Diminta Ambil Langkah Cepat Lumpuhnya Layanan Disdukcapil

  • Bagikan
Suprianto, ST, Ketua DPRK Aceh Tamiang. Waspada/Yusri
Suprianto, ST, Ketua DPRK Aceh Tamiang. Waspada/Yusri

KUALASIMPANG (Waspada): Bupati Aceh Tamiang, H Mursil diminta untuk segera mengambil langkah cepat menangani lumpuhnya layanan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akibat dibekukannya Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) dari Kementrian Dalam Negeri sejak Senin 13 September 2021 lalu.

Adapun permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST yang menyikapi persoalan dimaksud kepada Waspada.id, Jum’at (17/9) melalui telepon. “Langkah cepat itu sangat penting sehingga pelayanan bagi masyarakat pada Disdukcapil Aceh Tamiang bisa kembali normal seperti sebelumnya,” ungkap politisi Partai Gerindra.

Selain itu, Ketua DPRK Suprianto meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk mengindahkan dan mematuhi perintah Kemendagri RI yang tertuang dalam surat Kemendagri Nomor: 8621.1/11928/Dukcapil, perihal teguran terhadap mutasi Kadis dan pejabat Dukcapil Aceh Tamiang.

“Polemik terkait mutasi dua pejabat Dinas Dukcapil Aceh Tamiang harus segera ditangani dan dicarikan solusi dengan cara mematuhi perintah dari Kemendagri, kalau terlalu lama, ini akan berakibat pada pelayanan kepada masyarakat,” sebut Suprianto.

Ditegaskannya, persoalan mutasi Disdukcapil Aceh Tamiang ini berdampak kurang baik terhadap pelayananan pengurusan dokumen Adminduk seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan dokumen Adminduk lainnya untuk masyarakat menjadi terhambat. “Jangan sampai masyarakat yang ingin berobat menggunakan BPJS tidak dapat dilayani karena sistem di Dukcapil Aceh Tamiang offline,” pungkas Suprianto.

Sebagaimana diketahui bersama, sebelumnya, Bupati Aceh Tamiang H. Mursil memutasikan Kepala Dinas Dukcapil dan satu Kasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dua pejabat itu dimutasi, dikabarkan tanpa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/134/SJ yang diterbitkan 18 Januari 2016.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten, diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usulan bupati melalui gubernur.

Akibat pemutusan jaringan tersebut, layanan di kantor Dukcapil Aceh Tamiang dikabarkan masih lumpuh karena server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak bisa diakses yang membuat layanan pengurusan KTP-el, KK, dan Akte Kelahiran menjadi terhenti sementara.(b15)

  • Bagikan