Waspada
Waspada » BPN Aceh Tamiang Harus Inventarisir Kebutuhan Tanah Kepentingan Umum
Aceh

BPN Aceh Tamiang Harus Inventarisir Kebutuhan Tanah Kepentingan Umum

Waspada/Yusri Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil saat membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria, Kamis (3/9) sore di aula Setdakab Aceh Tamiang.

KUALASIMPANG (Waspada) : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tamiang diminta terjun langsung ke lapangan dalam menginventarisir kebutuhan tanah yang akan digunakan bagi kepentingan umum.

“Kepala BPN Aceh Tamiang harus menyatukan persepsi dengan pemerintah daerah terkait pengertian dan peruntukkan HGU, ” tegas H. Mursil Bupati Aceh Tamiang dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 pada Kamis (3/9) sore di aula Setdakab Aceh Tamiang.

Bupati Mursil mencermati kondisi pengaturan penataan tanah di Indonesia sangat memprihatinkan, sepertinya lebih berperan kewenangan HGU dibandingkan Pemerintah.

“Kita mengalami kesulitan terhadap pemegang-pemegang HGU, hanya memberikan janji-janjinya saja, bahkan terkesan ada raja-raja kecil yang tumbuh setelah pemerintah,” cetus Mursil.

Menurut Bupati Mursil yang juga mantan Kakanwil BPN Aceh, bahwa lahan HGU bukan tanah milik pribadi, tapi milik negara dan dapat membangun kebutuhan pemerintah dalam membangun dan mendirikan fasilitas umum seperti pembangunan Kantor Datok Penghulu, masjid serta bangunan fasilitas umum lain.

Karena itu, Bupati Mursil meminta kepada Kepala BPN Aceh Tamiang untuk disampaikan kepada Kakanwil BPN Aceh agar membuat surat untuk menginventarisir akan kebutuhan pemerintah, baik tingkat kabupaten, kecamatan dan pemerintah Desa/Kampung, apabila ada kebutuhan ang akan di pergunakan dalam tanah HGU di harapkan para pemegang HGU dapat mengeluarkan surat pinjam pakainya.

Menyangkut reforma agraria, Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil menyampaikan, program ini adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, pengguna dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Program ini bertujuan untuk memperbaiki keadilan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah, dengan menginventarisir penataan aset kepemilikan tanah yang didukung dengan program pemberdayaan bantuan yang bertujuan sebagai penunjang keberlanjutan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Dijelaskannya, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, bahkan disebutkan HGU merupakan salah satu hak atas tanah, yaitu hak untuk menguasakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sesuai dalam jangka waktu paling lama 25 tahun.

“Dengan jangka waktu yang lama tersebut, HGU tetap tidak bisa dimiliki secara pribadi karena HGU bukan tanah milik pribadi tapi milik negara,” cetus Mursil.

Selaku pimpinan daerah, H. Mursil berharap reforma agraria tidak hanya slogan saja, manfaatnya tidak begitu dirasakan oleh masyarakat, tetapi reforma agraria sejatinya mampu menginventarisir kebutuhan-kebutuhan tanah yang akan dipakai/digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Dalam kegiatan tersebut hadir pada Kepala BPN Aceh Tamiang Ramli, SH. MH, Kepala KPH Wilayah III Aceh, Asisten Pemerintahan Zulfiqar, SP, Para Kepala Bagian di lingkungan Setdakab Aceh Tamiang, Ketua KTNA Aceh Tamiang dan perwakilan unsur terkiat lainnya. (b15)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2