BPMA Diminta Tak Restui Medco Gunakan CSR Tangani Keracunan Gas Blok A

  • Bagikan
Ketua YARA, Safaruddin SH. BPMA Diminta Tak Restui Medco Gunakan CSR Tangani Keracunan Gas Blok A. Waspada/M. Ishak
Ketua YARA, Safaruddin SH. BPMA Diminta Tak Restui Medco Gunakan CSR Tangani Keracunan Gas Blok A. Waspada/M. Ishak

IDI (Waspada): Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) diminta melakukan audit terhadap penggunaan dana selama penanganan korban keracunan gas beracun di Blok A, Kabupaten Aceh Timur. Hal itu penting agar pengeluaran dana sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan.

“Jika tidak di audit, maka kita khawatir PT Medco EP Malaka sebagai kontraktor pemerintah itu akan berlebihan dalam mengeluarkan dana dengan berbagai alasan,” cetus Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin SH kepada Waspada.id, Kamis (22/4).

Dia menyetujui pihak perusahaan dalam pemberian kompensasi Rp400 ribu per hari untuk setiap kepala keluarga (KK) terhadap belasan korban keracunan gas yang dirawat dan 113 kepala keluarga (KK) yang pengungsi, karena selama mengungsi dan dirawat mereka tidak bisa berladang dan berkebun, sehingga wajar di saat Medco memberikan kompensasi itu.

Begitu juga dengan seluruh biaya pengobatan korban selama di rawat di rumah sakit, pihaknya sepakat dengan tanggungan pihak perusahaan Migas, sehingga korban keracunan gas itu mendapatkan pelayanan yang maksimal, baik korban yang dirawat di RSUD-ZM Aceh Timur, RSU Graha Bunda Idi dan RSU Zainoel Abidin Banda Aceh.

“Sejak awal penanganan hingga selesai pemulangan seluruh korban, pihak Medco mengeluarkan biaya yang besar, termasuk biaya-biaya tak terduga. Oleh sebabnya, BPMA sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh perlu mengaudit dan memeriksa seluruh biaya yang dikeluarkan pihak Medco, termasuk seluruh biaya yang ditransfer dan dibayarkan sebagai jasa, sehingga penggunaan dana tidak berlebihan,” jelas Safaruddin.

“Kita harap BPMA dalam audit ini benar-benar menurunkan tim auditor yang memahami aturan keuangan. Jika nantinya ditemukan angka pengeluaran yang berlebihan selama lima hari penanganan korban pengungsi, termasuk pembayaran yang menyalahi petunjuk teknis (Juknis), maka dana yang lebih bayar itu harus dikembalikan,” tutur Safaruddin.

Begitu juga dengan biaya pengobatan pasien yang dibayarkan ke rumah sakit milik pemerintah, karena korban yang mengalami keracunan dirawat dengan keluhan yang berbeda dan lamanya perawatan juga tidak sama. “Ada pasien yang dirawat satu hari, namun ada juga yang dirawat sepekan. Jadi, biaya perawatan dan pengobatannya juga berbeda. Biaya ini juga perlu di audit, sehingga penggunaan biaya perawatan tidak terjadi mark-up,” timpa Ketua JARI itu.

Di sisi lain, Safaruddin mengaku tidak sepakat dengan pihak Medco EP Malaka, yang mendirikan Posko di Desa Panton Rayeuk T, Banda Alam, Aceh Timur, sebagai pusat penerimaan keluhan warga, karena pendirian posko dengan petugas dari perusahaan di lokasi hanya menguras dana yang besar, apalagi dilakukan berhari-hari dengan petugas yang bergantian siang dan malam.

“Di setiap desa itu memiliki kades, kadus dan bides. Jadi, pihak perusahaan bisa memanfaatkan komunikasi langsung antara perusahaan dengan masyarakat, tidak perlu mendirikan posko sebagai pusat informasi,” ujar Safaruddin, seraya meminta, auditor yang disiapkan BPMA nanti benar-benar melakukan audit secara rinci, termasuk rincian harga logistik untuk pengungsi yang dibeli dari pasar. (b11)

Berita terkait:

DPRA ‘Belum Tutup Bab’ Bocor Gas Medco Di Blok A

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *