Waspada
Waspada » BPKS Gandeng KIA Gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik
Aceh

BPKS Gandeng KIA Gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik

Suasana acara seminar keterbukaan informasi publik di Sabang. BPKS gandeng KIA gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik. Waspada/T Zakaria Albahri
Suasana acara seminar keterbukaan informasi publik di Sabang. BPKS gandeng KIA gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik. Waspada/T Zakaria Albahri

SABANG (Waspada): BPKS gandeng KIA gelar seminar bersama mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPKS, Rabu (16/9).

Seminar bersama mewujudkan keterbukaan informasi itu menampilkan nara sumber Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Yusran dan Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh Tasmiati Emsa.

Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain saat membuka seminar keterbukaan informasi publik mengatakan, BPKS gandeng KIA melaksanakan seminar keterbukaan informasi publik ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatan pemahaman para pejabat pengelola informasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai keterbukaan informasi publik.

“Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan menciptakan kolaborasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan BPKS,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan keterbukaan informasi menuntut kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana.

Begitu juga peningkatan kapasitas pengelola informasi dan transparansi di badan publik akan meningkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, sebut Iskandar.

Keterbukaan informasi memiliki peranan penting guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik.

Lebih lanjut dikatakan, selaku badan publik diharapkan dapat menjalankan tugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Adanya partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas badan publik,” ujarnya. (b18)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2