BPJamsostek Luncurkan Layanan Syariah Di Aceh

BPJamsostek Luncurkan Layanan Syariah Di Aceh

  • Bagikan
Peluncuran layanan BPJamsostek Syariah di Banda Aceh oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. Waspada/ist
Peluncuran layanan BPJamsostek Syariah di Banda Aceh oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. Waspada/ist

LANGSA (Waspada): Mendukung dan mengimplementasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) meluncurkan layanan syariah di Provinsi Aceh, layanan syariah ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Langsa, Muhammad Kurniawan, Kamis (18/11) melalui siaran persnya menyatakan, hal ini sejalan dengan kegiatan peluncuran layanan BPJamsostek Syariah di Banda Aceh, Rabu (17/11) oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo.

Menurut Anggoro, praktik penyelenggaraan jaminan sosial dengan prinsip syariah yang berawal dari Aceh ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan Aceh dapat menjadi pembuka jalan untuk praktik penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah di propinsi-propinsi lainnya.

“BPJamsostek menghormati peraturan yang berlaku kekhususan di Aceh dan berusaha untuk patuh dengan mengembangkan layanan syariah BPJamsostek di provinsi ini,” sebutnya.

Ditambahkan, peluncuran layanan syariah di Aceh semata-mata tidak hanya dalam rangka kepatuhan, tetapi juga memastikan para existing peserta dapat dengan mudah mengakses layanan dan mendapatkan haknya sebagai pekerja.

“BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen dan mendukung penuh pencanangan layanan syariah ini dengan menerbitkan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2021 Tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh,” katanya.

Diutarakan Kurniawan lagi, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tersebut digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan layanan syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami berharap bahwa praktik penyelenggaraan jaminan sosial dengan prinsip syariah yang berawal dari Aceh ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan Aceh dapat menjadi pembuka jalan untuk praktik penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah di provinsi – provinsi lainnya,” katanya.

Sementara Direktur Perencanaan Strategis & TI BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro memaparkan jumlah peserta BPJ Ketenagakerjaan di Indonesia per Oktober 2021, sebanyak 51,11 juta pekerja, dan besar dana yang di kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp536 T, dengan prosentase dana syariah sebesar 25,86 persen (Rp138 T) dan dana non syariah sebesar 74,13 persen (Rp397 T).

Sedangkan berdasarkan data BPS tahun 2020 jumlah penduduk bekerja di Aceh mencapai 2.359.905 orang, dengan jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan per Oktober 2021 sebanyak 420.039 orang.

Mengenai jumlah Iuran yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp220 miliar atau sebanding dengan 0.16 persen dari total pengelolaan dana syariah yang dikelola lembaga tersebut.

“Kami menjamin bahwa seluruh transaksi iuran BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh ini dikelola secara Syariah. Pelayanan syariah ini akan berlaku di sembilan Kantor Cabang yang tersebar di kabupaten/kota di Aceh,” katanya.

Peluncuran tersebut turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy dan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang diwakili Sekda Aceh, Taqwallah secara virtual. (b13)


  • Bagikan