Waspada
Waspada » BPH Migas Larang Industri Gunakan BBM Bersubsidi
Aceh Ekonomi

BPH Migas Larang Industri Gunakan BBM Bersubsidi

Bupati Abdya Akmal Ibrahim, menyambut Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, beserta rombongan di pendopo bupati, Rabu (1/7). Waspada /Syafrizal
Bupati Abdya Akmal Ibrahim, menyambut Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, beserta rombongan di pendopo bupati, Rabu (1/7). Waspada /Syafrizal

BLANGPIDIE (Waspada) : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), melarang keras penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, untuk kegiatan proyek atau industri, termasuk juga gas LPG (3Kg) bersubsidi.

Hal itu ditegaskan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, saat berkunjung ke Aceh Barat Daya (Abdya), yang disambut langsung oleh Bupati Akmal Ibrahim SH, di pendopo bupati Rabu (1/7).

Ifan, sapaan akrab M Fanshurullah Asa, meminta Pemkab Abdya bersama dengan kepolisian, agar menindak tegas apabila ada oknum yang mencoba menyalahgunakan BBM bersubsidi, termasuk gas bersubsidi tersebut.

“Secara aturan, BBM subsidi tidak boleh digunakan untuk alat berat kegiatan proyek. Begitu juga dengan gas subsidi, juga tidak boleh untuk keperluan industri. Maka dari itu, kita meminta pengawasan dari pemerintah setempat,” katanya.

Tidak Ada Oknum Mempermainkan BBM

Disebutkan, pada tahun 2019, kuota (solar) di Abdya sebesar 7.600 KL, naik 21% menjadi 8.750. (Premium) 1.543 KL, naik 37.91%. “Kita berharap tidak ada oknum yang mencoba mempermainkan BBM dan gas subsidi ini untuk kepentingan industri,” tutur Ifan.

Bersama dengan leading sektor lainnya, Ifan mengaku akan terus melakukan pengawasan, di wilayah-wilayah yang patut diduga terjadi penyimpangan. Terutama daerah pertambangan dan perkebunan, yang diduga kerap melakukan penimbunan BBM subsidi.

BPH Migas mengeluarkan surat edaran mengenai pengendalian kuota solar subsidi, untuk kendaraan bermotor yang mengangkut hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dengan jumiah roda lebih dari enam buah, dalam kondisi bermuatan dilarang untuk menggunakan solar subsidi.

BPH Migas juga meminta Pemkab Abdya, melakukan himbauan kepada masyarakat, agar tidak menjual BBM bersubsidi di kios-kios pengecer maupun Pertamina. Yang mana dalam peraturan Pertamina, hal tersebut sudah menyalahi aturan.

Dalam kunjungan kerja BPH Migas menyerahkan SK Kuota BBM bersubsidi kepada Bupati Abdya. dalam kesempatan itu juga, Bupati Akmal Ibrahim meminta kepada BPH Migas untuk menambah kuota gas LPG bersubsidi (3 Kg) di wilayah Abdya

BPH Migas menyarankan kepada Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH, untuk mengajukan permintaan penambahan kuota gas bersubsidi tersebut.

BPH Migas juga meminta Pemkab Abdya dan Polres Abdya, untuk mengawasi penyaluran kuota BBM dan gas bersubsidi, agar dilakukan penindakan terhadap pelaku atau oknum, yang melakukan penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi.(b21)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2