SIMEULUE (Waspada): Ketua dan anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se-Kabupaten Simeulue yang tergabung dalam PABPDSI melakukan demo ke kantor Bupati dan DPRK Simeulue, Kamis (16/3).
Pendemo menuntut sejumlah hal, pertama meminta peningkatan pendapatan alias tunjangan Ketua BPD minimal disamakan dengan penghasilan tetap (Siltap) gaji kepala desa (Rp2,5 s/d Rp2,7 juta-red).
Kedua, gaji anggota BPD disetarakan dengan kepala urusan (Kaur) dan kepala seksi (Kasi) Pemerintahan Desa (Rp2 jutaan-red).
Kemudian masalah peningkatan sumber daya manusia (BPD) melalui Bintek. Para pendemo juga menyoroti soal sering terjadinya kelangkaan minyak tanah, listrik dan beberapa hal lain.
Demo tampak dikomandoi langsung oleh Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyarawatan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Simeulue Alis Anizar didampingi Sekretarisnya, Darsono dibantu Korlap I, Ramalan SE dan Edi Karman.
Para pendemo yang diperkirakan berjumlah ratusan orang dari 138 desa se-Kabupaten Simeulue saat menyampaikan aspirasinya langsung diterima oleh Pj. Bupati Ahmadliyah dan Sekda Asluddin, SE serta para pejabat penting Setdakab.
Ahmadliyah dan Asluddin menjawab pertanyaan dari para pendemo secara normatif, menyetujui kenaikan gaji dengan syarat menyesuaikan dengan regulasi dan kemampuan daerah.
“Tuntutan kita Alhamdulillah disetujui, tapi dengan syarat. Menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi keuangan daerah,” ungkap Alis Anizar ketika hendak bubar dari depan kantor Bupati menjelang Salat Zuhur.
Alis Anisar kemudian menjelaskan waktu itu perhitungan kenaikan gaji akan dibahas oleh Perwakilan BPD se Simeulue pada Senin depan.
Demo sendiri hingga berita ini ditayangkan, belum selesai karena pada pendemo menuju Kantor DPRK Simeulue dan Kantor BPMD Simeulue.
Unjuk rasa yang berjalan dari pagi dengan titik kumpul depan halaman Pendopo Bupati Simeulue berjalan tertib dengan pengamanan penuh dari Polres Simeulue. (b26)
