Scroll Untuk Membaca

HeadlinesAceh

BKPSDM Aceh Barat Larang ASN 10 Pose Berbau Politik 

Pose ASN yang dilarang dalam Pemilu dan Pemilukada.(Waspada/Ilustrasi)
Pose ASN yang dilarang dalam Pemilu dan Pemilukada.(Waspada/Ilustrasi)

ACEH BARAT (Waspada): Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pose berbau selama Pemilu 2024. 

Demikian kata Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Edy Juanda, MSi kepada Waspada.id, Jumat (24/11).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

BKPSDM Aceh Barat Larang ASN 10 Pose Berbau Politik 

IKLAN
BKPSDM Aceh Barat Larang ASN 10 Pose Berbau Politik 
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Barat Edy Juanda, (Waspada/Muji Burrahman)

Ia menjelaskan, dilarang posting dalam satu Paslon menjelang Pemilu 2024 dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai, ada 10 pose yang dilarang dalam aturan bagi aparatur negara tersebut. 

“Aturan UU ASN dan UU Pemilu serta UU Pemilukada dan PP 90 2021 tentang disiplin PNS,” sebut Edy.

Edy menegaskan, ASN Aceh Barat tidak boleh mengikuti untuk menjadi salah satu bagian dari partai politik (Parpol) dan juga ikut bersama dalam tim sukses atau mengkampanyekan salah satu partai maupun salah satu kontestan dalam Pemilu dan Pemilukada. 

“Kita meminta kepada seluruh ASN Kabupaten Aceh Barat untuk mencermati dan memahami larangan-larangan pose tersebut, dan itu salah satu wujud dari pemerintah untuk menghindari terjadinya disintegritas. Kepada ASN Aceh Barat agar tetap netral dan menghindari keberpihakan, baik Pemilu maupun Pemilukada,” tutup Edy Juanda. (b22

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE