SIGLI (Waspada): Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Pidie launching Peta Digital Spasial Kantong Kemiskinan Tahun 2024, Senin (14/10).
Acara yang digelar di Aula Kantor Bappeda, dibuka langsung Pj Bupati Drs Samsul Azhar, didampingi Pj Sekda Jufrizal, SSos, MSi.
Lalu, Asisten II Setdakab, Ir H Tarmizi dan Kepala Bappeda H Isnaini, ST, MSi, serta para Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda, Isnaini menyampaikan, Bappeda Pidie melaksanakan proyek perubahan bernama ” Sitarenbang Tangkis Pidie”. Proyek ini dilaksanakan dalam upaya percepatan penanggulan kemiskinan ekstrem di daerah itu.
Program ini kata Isnaini, berkolaborasi dengan stakeholder dalam perencanaan pembangunan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pidie.
“Berdasarkan hal tersebut, maka pada hari yang berbahagia ini dilaksanakan Launching Peta Digital Spasial Kantong Kemiskinan Kabupaten Pidie,” katanya.
Karena itu, imbuh Isnaini, peta tersebut menampilkan peta dan titik koordinat tempat tinggal masing-masing masyarakat miskin di Kabupaten Pidie.
Peta digital spasial kantong kemiskinan, ini kata dia sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pidie, dalam rangka percepatan penaggulangan kemiskinan ekstrem, terutama dalam menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem dan pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat yang akurat.
Angkat Taraf Hidup
Pj Bupati Samsul, dalam pidato singkatnya menegaskan Pemerintah Kebupaten Pidie terus berupaya semua keluarga miskin di daerah itu dapat terangkat taraf hidup, dan berusaha semaksimal mungkin menurunkan angka kemiskinan.
Upaya ini dilakukan melalui program-program penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Menurut dia, penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan semua stakeholder.
Salah satu bentuk komitmen besar Pemerintah Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Instruksi ini kata dia merupakan langkah percepatan penanggulangan kemiskinan. Disebutkan, dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Presiden menginstruksikan kepada para bupati, untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten.
Lalu, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa.kemudian, menyusun program dan kegiatan pada RKPD kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada APBD kabupaten dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk melakukan pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat.
Selanjutnya kata Samsul Azhar, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, dan
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap tiga bulan sekali.
Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Pidie melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berinovasi dengan menyusun peta digital spasial kantong kemiskinan yang menampilkan peta dan titik koordinat tempat tinggal masing-masing masyarakat miskin di Kabupaten Pidie.
Kata dia, Peta digital ini sangat bermanfaat bagi Pemkab dalam rangka percepatan Penaggulangan Kemiskinan Ekstrem, terutama dalam menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem dan pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat yang akurat.
“Pada kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang telah menginisiasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah IID Tahun 2024, dengan score sementara 56,10 dengan kategori inovatif” kata Samsul Azhar.
Dia, berharap inovasi-inovasi yang dilahirkan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, itulah dasarnya lahir sebuah Inovasi.
Pj Bupati Pidie mengatakan keyakinannya, setiap instansi pasti ada inovasi-inovasi dalam mengefisiensi pekerjaan dan efektivitas waktu. “Tergantung bagaimana bapak dan ibu memahami sebuah inovasi itu” tutur Samsul Azhar, seraya mengatakan bahwa Inovasi membutuhkan ekosistem yang kondusif, sosialisasi, koordinasi dan kolaborasi.
Pada tahun ini Kabupaten Pidie baru saja melaksanakan penginputan Indeks Inovasi Daerah yang diikuti 527 Pemerintah Daerah, dan Kabupaten Pidie kata Samsul Azhar berhasil menginput 112 Inovasi, 73 dilaporkan ke sistem dan 14 inovasi yang layak dikirim ke Kemendagri.
Dia menegaskan bahwa indeks inovasi daerah memiliki indikator-indikator yang harus didukung dengan data yang rill, dari setiap inovasi yang dilaporkan mulai dari regulasi, penerima manfaat inovasi sampai dengan video proses dari inovasi tersebut.
Data tersebut, kata dia harus didokumentasi dengan baik dari tahun ke tahun. “Jadi jangan hanya melaporkan untuk sekedar pelengkap saja. Saya mengharapkan Tahun 2025 Inovasi yang dilaporkan ke kemendagri lebih banyak dengan kualitas inovasi lebih baik lagi serta mampu terus berkelanjutan dengan pembaharuan-pembaharuan” katanya.
Samsul Azhar menambahkan, bahwa penilaian inovasi yang dilaksanakan oleh Kemendagri sangat berpengaruh kepada penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dan juga terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai.
Karena itu Pj Bupati mengajak semua instansi untuk terus berinovasi dan menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (b06)
