Waspada
Waspada » Banyak Tanah Wakaf Di Kemenag Belum Besertifikat, Akan Menjadi Potensi Konflik
Aceh

Banyak Tanah Wakaf Di Kemenag Belum Besertifikat, Akan Menjadi Potensi Konflik

Kepala Kantor Kemenag Aceh Singkil H Saifuddin. Banyak tanah wakaf di Kemenag belum besertifikat, akan menjadi potensi konflik. Waspada/Ist
Kepala Kantor Kemenag Aceh Singkil H Saifuddin. Banyak tanah wakaf di Kemenag belum besertifikat, akan menjadi potensi konflik. Waspada/Ist

SINGKIL (Waspada): Banyak tanah yang diwakafkan untuk Kantor Kemenag Aceh Singkil sampai saat ini belum jelas legalitasnya.

Belum lagi diatas tanah wakaf tersebut sudah berdiri bangunan negara seperti Kantor KUA maupun pesantren.
Sehingga ini dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari, kata Kepala Kantor Kemenag Aceh Singkil H Saifuddin kepada Waspada.id di Singkil, Selasa (6/10).

“Aset tanah yang belum memiliki legalitas atau belum dibuat sertifikat bakal menimbulkan konflik. Dan harus segera diurus penetapan statusnya,” jelasnya.

Untuk pengurusan tanah wakaf menjadi aset negara itu, pihaknya akan turun langsung menelusuri asal-usul tanah sampai ke pemilik tanah.

Jika ingin mendirikan bangunan kantor harus jelas dulu sertifikatnya. Jangan seperti yang lalu, banyak gugatan dari ahli waris bersangkutan, ujarnya.

Dikatakannya, negara tidak akan pernah membangun jikalau status tanah yang akan dibangun masih berstatus tanah wakaf dan belum menjadi hak milik Kemenag.

Dijelaskannya, sejauh ini banyak tanah wakaf di Kemenag Aceh Singkil belum memiliki sertifikat. Saat ini Kemenag sedang melakukan inventarisasi status tanah tersebut dan harus seluruhnya diurus bersertifikat.

Sebelumnya pihak penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag Aceh Singkil juga telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pengembangan aset tanah wakaf.

Rakor tersebut bertujuan untuk penyelesaian persoalan-persoalan tanah wakaf di Kabupaten Aceh Singkil terutama pada lembaga Kantor Kemenag setempat.

Dalam Rakor tersebut, Kepala Madrasah MAN 1 Aceh Singkil Elni Afrida menyampaikan, berharap permasalahan tanah wakaf pada MAN Aceh Singkil untuk segera terselesaikan.

“Madrasah kita sekarang ini sangat memprihatinkan pak, terutama pada bangunannya seperti tidak ada perhatian dari pemerintah, permasalahan ini juga terkendala dengan tanah wakaf, karena negara sekarang tidak mau membangun tanah yang masih berstatus wakaf,” ujarnya.

Sementara, Kasi Bimas Islam Hendra Sudirman menyebutkan, saat ini ada empat Kantor KUA yang masih berstatus tanah wakaf. Meliputi, KUA Pulau Banyak, KUA Singkil, KUA Simpang Kanan dan KUA Suro. Serta ada beberapa yang masih dalam tanah HGU Kabupaten Aceh Singkil.

Saat ini ada 10 KUA yang definitif sedangkan yang masih berstatus tanah wakaf ada 4 KUA. Sementara KUA di Pulau Banyak Barat masih belum definitif, dan begitu juga status tanahnya juga belum ada kejelasan dari Pemda.

“Ini akan secepatnya diselesaikan,” ucap Hendra.

Hadir dalam Rakor tersebut, Kakankemenag Aceh Singkil, Kasubbag TU, Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Zawa, Ketua BWI Aceh Singkil, Notaris/PPAT Aceh Singkil, Kepala BPN Kab Aceh Singkil, Ketua Forum KUA Aceh Singkil, Kepala Madrasah Aceh Singkil (MAN, MTsN, MIN), Ahli Waris, Wakif dan Nazhir, yang berlangsung di Aula Kemenag Aceh Singkil, Senin (05/10). (b25)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2