Waspada
Waspada » Banggar DPRK Pidie Rumuskan Kembali Pola Pembagian Pokir DOKA 2022
Aceh Headlines

Banggar DPRK Pidie Rumuskan Kembali Pola Pembagian Pokir DOKA 2022

Anggota Banggar DPRK Pidie yang juga politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Kabpaten Pidie, Nasrul Syam, SH. Banggar DPRK Pidie Rumuskan Kembali Pola Pembagian Pokir Doka 2022. Waspada/Muhammad Riza
Anggota Banggar DPRK Pidie yang juga politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Kabpaten Pidie, Nasrul Syam, SH. Banggar DPRK Pidie Rumuskan Kembali Pola Pembagian Pokir Doka 2022. Waspada/Muhammad Riza

SIGLI (Waspada): Banggar DPRK Pidie merumuskan kembali pembagian Pokok Pikiran (Pokir) masing-masing anggota dewan, untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat dalam rapat pembahasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2022.

“Kami secara internal telah duduk merumuskan kembali pola pembagian Pokir pada setiap anggota DPRK Pidie. Hal itu kami lakukan untuk merumuskan pola pembagian masing-masing anggota dewan, nanti rumusan itu akan dibawa ke rapat pembahasan anggaran DOKA dengan TAPD Pemkab Pidie,” kata anggota Banggar DPRK Pidie Nasrul Syam, SH, Senin (18/5).

Menurut politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pidie tersebut, saat ini jadwal rapat pembahasan anggaran DOKA Kabupaten Pidie antara Banggar DPRK dengan TAPD Kabupaten Pidie belum ditetapkan.

Pun begitu ia berharap jadwal rapat tersebut segera ditetapkan. Hal ini menurut dia penting agar usulan program dana DOKA jatah Kabupaten Pidie dapat segera dimasukkan dalam dokumen anggaran Pemerintah Provinsi Aceh 2022. “Begitupun dalam finalisasi, kami harapkan supaya tercapainya kesepakatan dalam pembahasan anggaran, tentunya dengan menghilangkan ego masing masing-lembaga,” katanya.

Di tempat terpisah, pemerhati pembangunan, sosial dan hukum di Kabupaten Pidie, Said Safwatullah, SH mengungkapkan, dalam pembahasan anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2022, kejujuran sesama anggota Banggar sangat dibutuhkan, dan nilai kejujuran yang dimaksud, imbuh Said Safwatullah, sangat mahal.

“Kami sebagai masyarakat berharap adanya transparansi, keterbukaan di Banggar DPRK Pidie, karena mereka itu sebagai perwakilan masyarakat lewat Pemilu. Jangan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan, baik oleh para pimpinan maupun anggota dewan lainnya,” katanya.

Lanjut dia, demikian juga terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pidie, Said Safwatullah juga mengingatkan untuk transparan dalam usulan-usulan yang dimasukkan dalam DOKA, serta mempertimbangkan program pemerataan pembangunan wilayah dan keterwakilan pembangunan di 23 kecamatan dalam Kabupaten Pidie. “Pembangunan, jagan hanya menumpuk di beberapa kecamatan tertentu saja,” tandasnya. (b06)

Baca juga:

DPRK Pidie “Todong” Doka Rp23 M Untuk Pokir

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2