Waspada
Waspada » Baitul Mal Diminta Tidak Memotong Gaji PNS Yang Belum Mencapai Nisab Zakat
Aceh Headlines

Baitul Mal Diminta Tidak Memotong Gaji PNS Yang Belum Mencapai Nisab Zakat

Tgk. Abu Yazid Al-Yusufi menyebutkan baitul mal diminta tidak memotong gaji PNS yang belum mencapai nisab zakat. Waspada/ist
Tgk. Abu Yazid Al-Yusufi menyebutkan baitul mal diminta tidak memotong gaji PNS yang belum mencapai nisab zakat. Waspada/ist

ACEH UTARA (Waspada): Baitul mal di seluruh Provinsi Aceh diminta untuk tidak sembarangan memotong gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebagai zakat. Pemotongan gaji setiap PNS yang dilakukan oleh petugas baitul mal harus berdasarkan perhitungan nizab zakat. Selama ini, pemotongan gaji PNS di Provinsi Aceh untuk zakat dilakukan terhadap semua PNS.

Hal tersebut disampaikan Tgk. Abu Yazid Al-Yusufi dihadapan 60 peserta pelatihan pengkaderan ulama yang dilaksanakan oleh Majelis Persyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara di Hotel Lidograha di Lhokseumawe.

“Tidak boleh memotong gaji PNS sembarangan untuk zakat. Petugas baitul mal harus bijaksana, gaji PNS yang akan dipotong itu sudah mencapai nisab zakat apa tidak. Yang terjadi selama ini, gaji PNS setiap bulan dipotong untuk zakat tanpa mereka menyadari kalau gajinya telah dipotong oleh baitul mal setiap bulan. Meskipun pemotongan itu dilakukan sesuai aturan yang telah ada,” sebut Tgk Abu Yazid Al-Yusufi dari Aceh Barat Daya kepada Waspada.id, Kamis (15/10) siang.

Berdasarkan syariat Islam, pengambilan harta orang untuk zakat dengan pemotongan tanpa restu pemilik harta itu tidak boleh. Meskipun pemotongan gaji PNS dilakukan petugas baitul mal sesuai aturan umum yang sudah ada. Untuk itu petugas baitul mal diminta bijaksana.

“Saat petugas baitul mal melakukan pemotongan gaji PNS untuk zakat, maka yang harus dilakukan oleh petugas adalah menghitung gaji setiap PNS sudah mencapai nisab zakat apa belum. Ini berdasakran syariat. Kalau belum, maka secara syariat gaji PNS tersebut tidak boleh dipotong untuk zakat,” terang Abu Yazid Al-Yusufi.

Karena metode pemotongan zakat dilakukan oleh petugas baitul mal tidak berdasarkan syariat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap baitul mal kurang, sebagaimana kepercayaan masyarakat kepada baitul mal di masa Rasulullah dan sahabat. “Ke depan semua petugas harus difungsikan sesuai bidang masing-masing.”

Potensi Zakat Di Aceh Cukup Besar

Abu Yazid Al-Yusufi kepada Waspada.id menyebutkan, potensi zakat di Provinsi Aceh cukup besar. Sebagai contoh, pada tahun 2019 jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara mencapai Rp15,1 miliar. Zakat tersebut terkumpul dari satu sektor yaitu pemotongan gaji seluruh PNS dan zakat yang berasal dari sebagian pengusaha.

“Itu baru satu sektor saja. Padahal di semua sektor ada potensi zakat yaitu perkebunan, pertanian, perikanan dan berbagai sektor lainnya. Jumlahnya banyak sekali. Agar masyarakat kembali percaya pada baitul mal, maka pemerintah harus melakukan perbaikan kinerja pegawai baitul mal. Setiap petugas baitul mal memiliki pengetahuan di bidangnya masing-masing,” katanya.

Selain itu, sosialisasi keberadaan baitul mal di tengah-tengah masyarakat pun masih kurang. Jika ini dilakukan, lambat laun kepercayaan terhadap baitul mal akan kembali tumbuh dan nantinya masyarakat dengan suka rela akan membayar zakatnya di baitul mal karena baitul mal merupkan lembaga resmi yang diperbolehkan mengumpulkan zakat.

“Dalam beberapa kita disebutkan, tidak semua orang boleh memungut zakat. Kemudian di dalam qanun Aceh sendiri juga tidak diperbolehkan perorang memungut zakat. Pemungutan zakat secara perorangan sangat dilarang,” ucapnya.

Terakhir, Abu Yazid Al-Yusufi didampingi Kepala Sekretariat MPU Aceh Utara Muzakkir Fuad, SE.,MSM, meminta para penerima zakat tidak hanya memanfaatkan zakat untuk kebutuhan konsumtif. Jika memungkinn zakat yang diterimanya dijadikan modal usaha, sehingga tidak tertutup kemungkinan dia nantinya akan menjadi muzaki. (b07).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2