Waspada
Waspada » Apresiasi Penyelidikan KPK Untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh
Aceh

Apresiasi Penyelidikan KPK Untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh

Waspada/Ist Salah satu jalan penghubung antara Kecamatan Seunuddon dan Baktiya Barat di Kabupaten Aceh Utara, kondisinya memperihatinkan. Sasaran DOKA untuk pembangunan Aceh, termasuk pemeliharaan infrastruktur belum tersentuk kepada warga terpencil.

 

LHOKSEUMAWE (Waspada): Puluhan triliun DOKA disalurkan sejak tahun 2008 untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Namun sampai sekarang Bumi Serambi Mekkah masih berstatus daerah miskin, sehingga sejumlah LSM mengapresiasi penyelidikan KPK di Aceh.

DPD Badan Advokasi Indonesia (BAI) di Lhokseumawe, mendukung penyelidikan kasus dugaan korupsi di Aceh. Dewan Pembina Daerah (DPD) BAI, H.M. Yusuf Hasan kepada Waspada, Senin (7/6) menegaskan, anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) telah disalurkan sejak tahuan 2008. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019, DOKA yang telah dikucurkan sekitar Rp70 triliun.

“Sasaran DOKA untuk pembangunan Aceh, termasuk pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan,” jelas M.Yusuf Hasan.

Namun ironisnya, anggaran tersebut belum mampu mensejahterakan masyarakat Aceh. Pemberdayaan ekonomi rakyat masih jauh dari harapan. “Aceh juga masih miskin,” ujarnya.

DPD BAI menilai, perlu diselidiki penggunaan anggaran tersebut. “Jadi kita mendukung, penyilikan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan KPK di Aceh,” tambah M.Yusuf Hasan.

Bahkan menurut dia, penyelidikan juga perlu dilakukan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Karena warga miskin di desa-desa semakin meningkat.

Tidak tertutup kemungkinan, kecurangan juga terjadi dalam penggunaan anggaran DOKA di tingkat kabupaten. “Penyelidikan harus dilakukan sampai ke akarnya,” tegas dia kembali.

Sementara itu, Ketua LSM Reuncong Aceh, Zainal Abidin Badar, SH, MH menegaskan penyelidikan terhadap sejumlah pejabat yang dilakukan KPK, akan mampu memberantas korupsi di Aceh. Dan menjadi shock therapy bagi penjabat yang lain.

“Jangan melakukan korupsi, karena UU Tindak Pidana Korupsi tidak ada kadaluarsa. Dengan ada penyelelidikan yang dilakukan KPK, sangat efektif memberantas korupsi di Aceh,” tegas Ketua LSM yang juga pengajar di Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi di Aceh ini.

Konflik bersenjata dan musibah bencana tsunami, menurutnya, sudah cukup membuat masyarakat Aceh menderita.

“Jangan lagi ditambah dengan korupsi. Sehingga tindakan menguras uang rakyat harus segera dihentikan,” tambahnya.

Bahkan KPK perlu menyelidiki kasus-kasus dugaan korupsi sampai ke kabupaten dan kota di Aceh. (b08)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2