Waspada
Waspada » Anggota MAA Agara Bila Rangkap Jabatan Wajib Mundur
Aceh

Anggota MAA Agara Bila Rangkap Jabatan Wajib Mundur

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Dr. H. Thalib, Akbar  MSc saat dikonfirmasi di ruang kerja Kamis (18/2), terkait dugaan puluhan anggota MAA Agara rangkap jabatan.Waspada/Seh Muhammad Amin

 

KUTACANE (Waspada): Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Dr. H. Thalib, Akbar  MSc mengakui sejumlah anggotanya terlibat rangkap jabatan dengan instansi lain seperti perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Kute( BPK) , Imum Mukim dan lain- lain.

Pengakuan itu dilontarkan Dr.H.Thalib, Akbar MSc kepada Waspada.id di ruang kerjanya Kamis (18/2), saat dikonfirmasi terkait dugaan puluhan anggota Majlis Adat Aceh ( MAA) Agara memiliki surat keputusan ( SK) ganda atau rangkapan jabatan dengan perangkat Desa.

Selain itu, sebanyak 81 dewan majelis yang tergabung dalam MAA  Agara ini direkrut tanpa seleksi yang ketat sehingga setelah SK diterbitkan banyak ditemukan anggota MAA masih terikat dengan jabatan lain di desa.

Thalib Akbar menegaskan, anggota MAA Agara wajib mengundurkan diri jika memiliki SK rangkap jabatan dengan  perangkat desa.

“Karena secara aturan jelas mereka sudah melanggar, bagi anggota MAA yang terikat dengan jabatan yang lain wajib mengundurkan diri atau memilih salah satu jabatan MAA atau perangkat desa,” ujar Thalib Akbar.

Di samping itu, secara administrasi mereka telah melakukan penipuan ketika mendaftar sebagai calon anggota MAA, hal ini dipastikan bertentangan dengan peraturan Bupati No 44 tahun 2019 yakni majelis pemangku adat Kute (desa) wajib lulus ujian adat istiadat bersyariah  dan lulus dari  tim seleksi MAA Kabupaten sebelum  dipilih secara demokrasi,” sebut Thalib Akbar.

Di hari bersamaan, menanggapi puluhan anggota MAA Agara diduga rangkap jabatan tersebut, salah seorang aktivis masyarakat Kutacane, Kasirin S.Ag  meminta kepada Bupati Aceh Tenggara mengevaluasi surat keputusan terkait anggota  MAA Aceh Tenggara periode 2020- 2024, hal ini sudah tidak sesuai dengan Perbup dan visi misi bupati dalam menciptakan lapangan kerja.(cseh)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2