Waspada
Waspada » Anggaran Covid-19 Di Aceh Utara ‘Leu Ibloeh Ngoen Iroet’
Aceh Headlines Lapsus

Anggaran Covid-19 Di Aceh Utara ‘Leu Ibloeh Ngoen Iroet’

Seluruh anggota DPRK Aceh Utara bersama TAPD dan Pemda Aceh Utara ikut rapat dengar pendapat terkait penggunaan dana COVID-19 di ruang paripurna DPRK setempat, Kamis (11/6). Waspada/Maimun
Seluruh anggota DPRK Aceh Utara bersama TAPD dan Pemda Aceh Utara ikut rapat dengar pendapat terkait penggunaan dana COVID-19 di ruang paripurna DPRK setempat, Kamis (11/6). Waspada/Maimun

KETUA Komisi II DPRK Aceh Utara, Ismed AJ Hasan dalam rapat dengar pendapat dua pihak antara seluruh anggota DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Gugus Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Utara di ruang sidang DPRK setempat, Kamis (11/6) menyebutkan, penggunan anggaran untuk penanganan COVID-19 harus transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang pemanfaatan dana tersebut.

“Kami perlu tahu berapa banyak warga Aceh Utara yang sudah diperiksa, berapa jumlah yang sudah dirawat, berapa jumlah yang mati. Setelah itu mengapa warna daerah kita berubah-ubah dalam hitungan 1-2 hari. Kemarin merah hari ini kuning,” tanya Ismed di dalam ruang sidang tersebut.

Kemudian, lanjut Ismed, ketakutan terhadap COVID-19 sudah pada taraf yang berlebihan. Sehingga beberapa waktu lalu, salah seorang warga Kecamatan Lapang divonis pasien Corona meskipun hasil swabnya belum ada.

Sebelum hasil swac ada, pasien tersebut meninggal dan jenazah bersangkutan dikebumikan sesuai dengan SOP COVID-19. Dan sakitnya, setelah dikebumikan, hasil swab terhadap almarhum, negatif.

“Karena dikebumikan dengan SOP COVID-19, maka perlu saya pertanyakan, bagaimana dengan fadhu kifayahnya terhadap si mayit. Kita semua berdosa kalau dengan cara seperti ini. Cara-cara inilah yang mengudang bala. Kemudian yang dikelaurkan daerah, kalau menemukan pegawai dan honorer di warung kopi akan dipecat. Kalau begitu silahkan pecat sekarang. Jangan sampai kita takut pada Corona melebihi dari rasa takut kita kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Saya minta ini harus dijelaskan dengan terang benderang,” pinta Ismed dengan suara sedikit tinggi.

Dalam rapat dengar pendapat inilah yang harus dibahas tuntas. Apakah persoalan COVID-19 sudah cukup dahsyat. Bala itu jangan diundang dan diminta, kalau terus-terusan diminta Allah akan berikan bala. Pun demikian kita tidak boleh sombong.

“Kalau memang data menunjukkan tidak pantas daerah kita berwarna merah dan kuning, maka kita tolak. Atau kalau memang harus kita terima berwarna merah, maka pusat dan provinsi harus memberikan anggaran lebih. Itu pun boleh.” sambungnya.

Kemudian, Sekretaris Komisi III, Jufri Sulaiman mewakili Ketua Razali Abu mempertanyakan total anggaran yang sudah direalokasikan dan refocusing untuk COVID-19. Kata dia, pihaknya hingga rapat dengar pendapat itu digelar belum mengetahui pasti berapa jumlah total anggaran yang disiapkan untuk penanganan COVID-19.

“Kemarin itu, saya membaca berita di salah satu media terkait kas daerah kosong. Di sana Alfian dari LSM MaTA menyebutkan bahwa anggaran COVID-19 di Aceh Utara totalnya mencapai Rp35 miliar, namun saat kita tanyakan kepada TAPD jumlahnya sesuai dengan SK bupati jumlahnya Rp36 miliar. Ini penting dijelaskan agar tidak ada penyesatan informasi,” sebut Jufri Sulaiman.

Selanjutnya terkait zona merah untuk Aceh Utara yang ditetapkan oleh Provinsi Aceh. Apa indikator Aceh Utara berzona merah, karena selama ini belum ada korban dari Aceh Utara. Sepertinya ada mekanisme jemput bola. Tidak ada korban disediakan, sehingga di Aceh Utara ada yang positif COVID-19. Seperti yang dialami oleh warga Kecamatan Lapang sebelumnya disebutkan reaktif Covid, tetapi hasil swab negatif, namun jenazah dikuburkan dengan SOP COVID-19.

“Warga Lapang itu tidak pernah keluar daerah, keluar rumah pun seminggu sekali untuk beli kebutuhan rumahtangga itupun di Lapang. Apakah virus itu ada di mana-mana, di sawah, di ladang. Kalau memang iya ada di mana-mana, maka Pemda Aceh Utara harus melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh penjuru Aceh Utara. Tetapi tidak juga dilakukan dan jika ada hanya dilakukan aparatur desa dengan peralatan sederhana. Tidak ada aksi nyata yang diterima masyarakat,” imbuhnya.

Kemudian terkait pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat di Aceh Utara dinilai tidak adil, karena pasien corona di Aceh sangat sedikit, di Aceh Utara malah nihil. Harusnya pemotongan anggaran disesuaikan dengan kondisi daerah dan jangan menyamakan dengan Pulau Jawa yang terjadi pandemic COVID-19. Persoalan pemotongan anggaran tidak boleh disamaratakan.

“Terkait hal ini Pusat harus meninjau ulang terkait pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh Utara. Ini harus disampaikan secara real dan sesuai fakta. Jangan hanya mencari alternatif untuk LPJ anggaran yang sudah dialokasikan,” urainya.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat pada kesempatan itu kepada Jufri Sulaiman memberitahukan bahwa total anggaran untuk penanganan COVID-19 di Aceh Utara Rp30,6 miliar. Dalam rapat dengar pendapat sebut Arafat, pihaknya ingin mengetahui untuk apa saja anggaran sebesar itu dipergunakan lengkap dengan rincian penggunaannya. Pasalnya semua anggota dewan di Aceh Utara belum mengetahui pasti penggunaan anggaran tersebut.

“Inilah tujuan rapat ini kita laksanakan. Berapa jumlah uang dan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Ini yang harus dijelaskan,” sebut Arafat mengingatkan.

Menjawab pertanyaan itu semua, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Abdul Aziz menyebutkan kegiatan rapat dengar pendapat ini sangat baik dilakukan demi untuk mendapatkan penjelasan penggunaan anggaran secara terbuka terkait apa saja yang sudah dilakukan TAPD dan Pemda, karena itu Abdul Aziz mempersilahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Salwa untuk menjelaskannya.

Dalam keterangannya, Salwa lebih dulu menjelaskan aturan-aturan dan regulasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait anggaran penanganan COVID-19. Karena terlalu lama menjelaskan tentang mekanisme tersebut seperti persoalan COVID-19 ini sudah menjadi bencana dunia sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020. Dan dia juga menyebutkan terjadi perubahan beberapa kali sesuai Permendagri, surat edaran dan Inpres untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran.

Namun saat menjelaskan itu, Wakil Ketua Komisi III memberikan interupsi dan meminta Salwa menjelaskan pada inti persolan terkait jumlah anggaran total baik dari sistem realokasi maupun refocusing.

“Kami sudah tahu itu terkait beberapa kali terjadi pemotongan anggaran. Tetapi yang belum kami ketahui berapa anggaran total dan kemana saja penggunaannya. Itu saja yang perlu dijelaskan. Kemudian, apakah semua dana untuk Covid apakah sudah dilakukan penarikan atau belum. Kalau sudah ditarik maka kembalikan pada posisi semula. Kalau belum ditarikpun kembalikan juga. Masyarakat kita masih sangat membutuhkan. Masih morat marit dari sisi ekonomi. Masyarakat kita masih banyak yang lapar. Pemotongan anggaran Covid tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” sebut Jirwani.

Sebelum pertanyaan itu dijawab oleh Salwa, interupsi kembali muncul dari Anzir salah seorang anggota lainnya. Anzir menyebutkan, perdebatan antara anggota dewan dengan TAPD wajar terjadi. Dulu, saat mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati ke dua orang tersebut mengatakan kita bagaikan saudara kandung seibu dan satu bapak.

“Namun dalam rapat ini bupati dan wakil bupati tidak hadir. Bupati adalah ketua tim gugus. Maka hari ini dalam rapat ini harus dijelaskan masalah ini secara akurat, kalau tidak bisa dijelaskan lebih baik rapat ini dibubarkan saja. Jangan memberikan jawaban dari setiap pertanyaan kami dengan jawaban asumsi,” kata Anzir.

Terakhir interupsi datang dari Ismed Aj Hasan, kata dia Tim Gugus COVID-19 harus merincikan data penggunan anggaran dengan detail, namun setelah dipertanyakan ternyata Pemda tidak siap. Anehnya berbagai informasi ada di facebook namun saat ditanyakan di sini tidak ada yang tahu. “Kami ingin tahu kemana saja anggaran itu dipakai, apa saja yang sudah dilakukan. Beek sampee leu ibloh ngoen iroet (jangan sampai anggaran itu sia-sia dalam pemanfaatan),” kata Ismed menutup dengan peribahasa Aceh.

Sebelum dijawab dengan terperinci rapat dengar pendapat terpaksa dihentikan dan diskor selama 30 menit karena tiba waktu Dzuhur dan rapat dilanjutkan setelah shalat Dzuhur. Waspada.Maimun Asnawi, M.Kom.I

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2