BLANGPIDIE (Waspada): Seribuan aparatur desa, dari 152 Desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (9/12), menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) setempat, menuntut pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), yang tak kunjung jelas, padahal sudah penghujung tahun.
Aksi unjuk rasa itu dikomandoi langsung oleh Ketua AAsosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Abdya, Venny Kurnia, Kepala Desa (Kades) Guhang, Kecamatan Blangpidie, didampingi Sekretaris Osha Yurahman, Kades Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, dengan Koordinator aksi Adami Us, Kades Suak Nibung, Kecamatan Tangan-Tangan.
Sebelum aksi dimulai, massa berkumpul di sepanjang jalan menuju Komplek Perkantoran Bukit Hijau, Desa Kedai Paya, Kecamatan Blangpidie, kemudianbergerak menuju kantor BPKK Abdya.
Usai dari Kantor BPKK, massa terus bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), untuk berorasi serupa dalam hal ketidakpastian pencairan ADD tahun 2024, yang sudah berada di ujung tanduk.
Para peserta aksi yang terdiri dari Kades dan aparatur desa lainnya, mempersoalkan pencairan ADD Reguler Tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 20 persen, yang hingga kini belum masuk ke rekening kas desa (RKD). Demikian juga, ADD untuk Penghasilan Tetap (Siltap), hanya terealisasi sampai Oktober 2024. Sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember masih tertahan di tingkat pemerintah daerah.
Dari informasi diterima Waspada menyebutkan, pencairan ADD Siltap layaknya disesuaikan dengan pengajuan dari masing-masing desa. Sayangnya, aturan main itu hanya sebatas harapan semata. Akibatnya, keterlambatan pencairan ADD Siltap menimbulkan keresahan di 152 desa, yang memicu aksi massa menuntut kepastian dari Pemkab Abdya.
Ketidakpastian mengenai pencairan dana ADD ini sebelumnya telah menimbulkan polemik di tingkat desa. “Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami,” ujar salah seorang Kades, yang mengikuti aksi.
Setelah berorasi panjang di halaman kantor BPKK Abdya, Pj Bupati Abdya Sunawardi, didampingi unsur Forkompinda Abdya, juga Kepala BPK Fakhruddin, turun menjumpai massa. Namun, jawaban yang diberikan Pj Sunawardi, dirasakan sangat tidak memuaskan. Sehingga, para Kades mengancam akan menyetop pelayanan di desa-desa.
Sebagai bukti aksi stop pelayanan didesa itu, 152 Kades itu langsung mengumpulkan stempel desa, untuk diserahkan kepada Pj Bupati Abdya. “Bagi yang tidak mengumpulkan atau mengembalikan stempel, berarti pengkhianat,” teriak Adami Us, Koordinator Aksi, yang disambut gemuruh pendemo, membenarkan ucapan Koordinator Aksi.
Pj Bupati Abdya Sunawardi hanya bisa mengatakan bahwa dana di Abdya banyak digunakan untuk kepentingan Pilkada. “Alhamdulillah, Pilkada kita sukses, karena penyelanggaraan Pilkada itu tidak gratis, hingga menelan biaya lebih Rp40 miliar. Kemudian ada tenaga kontrak yang 6 bulan tidak dibayar dan sudah ditetapkan di awal. Maka tahun 2025 tidak terulang lagi. Sejujurnya, saya ingin melunasi tapi uangnya dari mana,” kata Pj Bupati Sunawardi, yang disambut teriakan massa ‘Abdya Bangkrut’.(b21)
Teks foto
Aksi unjuk rasa ribuan aparatur desa di Kantor BPKK Abdya. Senin (9/12).Waspada/Syafrizal
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
