KUTACANE (Waspada): Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kute se- Kecamatan Babul Makmur yang dilaksanakan pihak kantor camat setempat, mengundang kecurigaan berbagai kalangan menyusul besarnya biaya kontribusi dari setiap desa.
Kecurigaan komponen masyarakat terhadap pelaksanaan bimtek tersebut mencuat, di tengah besarnya dana kontribusi yang harus dikeluarkan pemerintah kute dan minimnya fasilitas yang diberikan pihak penyelenggara kegiatan pada peserta bimtek.
Informasi diterima Waspada dari berbagai sumber menyebutkan, untuk mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur kute (desa), pemerintah kute yang ada di kecamatan Babul Makmur, harus memberikan kontribusi senilai Rp15 juta, sedangkan setiap kute mengirimkan perwakilan sebanyak 2 orang, dengan demikian seluruh peserta dari 20 kute yang mengikuti Bimtek selama 1 hari tersebut sebanyak 40 orang.
Bimtek di Kecamatan Babul Makmur tersebut, ujar sumber, hanya berlangsung Selasa, 14 Nopember saja, sedangkan 2 orang utusan kute yang mengikuti bimtek tersebut, yakni pengulu kute (kepala desa) dan Ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK),sementara uang kontribusi Bimtek pengulu dan Ketua BPK diserahkan langsung pada Kasi PMD kantor camat.
Pada setiap peserta bimtek, diberikan baju batik, pulpen, notebook, sebuah tas dan tanpa uang saku, sedangkan nara sumber dari kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur kute berbiaya yotal Rp300 juta tersebut, diisi Kepala Inspektorat Kabupaten, pihak Pemkab Aceh Tenggara maupun nara sumber lainnya.
Jika dilihat dari besarnya alokasi dana Bimtek yang berbanding terbalik dengan fasilitas yang diterima peserta Bimtek, wajar kegiatan tersebut dicurigai karena penuh dengan kejanggalan, sebab itu wajar saja jika banyak kalangan yang menuding kegiatan bimtek di Babul Makmur tersebut, hanya modus operandi saja untuk mendapatkan keuntungan, namun menguras keuangan negara.
Arnold SH , anggota DPRK Agara dari Dapil IV ketika dimintai Waspada tanggapannya, Rabu (16/11) mengatakan, melihat kondisi dan realita yang terjadi saat ini, perlu dilakukam evaluasi dan kajian secara baik dan menyeluruh, agar pemborosan anggaran ini yg dibebankan dari alokasi APBDes, karena yang diperlukan saat ini, bukan Bimtek dengan biaya yang sangat mahal, namun yang perlu yakni, peningkatan pelayanan desa.
Selain itu, pihak Inspektorat hendaknya bisa memandu dan memberi arahan kepada aparatur desa dan kecamatan, sehingga tak terjadi pemborosan anggaran desa, namun digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya penasaran, sebenarnya seberapa urgen dan seberapa besar rupanya manfaat kegiatan bimtek ini terhadap masyarakat, namun demikian, kita berharap pihak kecamatan hendaknya mengevaluasi lagi kegiatan ini agar bisa di optimalkan dengan baik, agar tidak terjadi ketimpangan anggaran dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan di kute,” ujar Arnold mantan aktivis tersebut.
Camat Babul Makmur, Ismaidi ketika dikonfirmasi Waspada Rabu (16/11) terkait Bimtek peningkatan kapasitas aparatur kute yang dituding merupakan pemborosan keuangan negara, tak menjawab pertanyaan Waspada melalui WhatsApp kendati WA yang dikirim Waspada dibaca Camat Ismaidi.(b16)
