SUBULUSSALAM (Waspada): Aktivasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jontor sebesar Rp2 miliar dikerjakan tahun ini. Sementara untuk PDAM Babah Luhung dan Rundeng tahun depan.
Terkait program pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) melalui DOKA 2025 diplotkan Rp3 miliar ditunda hingga tahun depan karena kondisi sangat terpaksa. Anggarannya dialihkan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan guru.
Ditegaskan, tepat waktu dalam membayar honor atau insentif tenaga kesehatan, guru, aparatur kampong, menghapus angka defisit anggaran dan utang daerah serta gaji Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
masuk dalam 22 poin prioritas utama Pemerintahan Rabbani (Wali dan Wakil Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin dan Nasir Kombih).
Demikian Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Muhamad Ali Tumangger, narasumber gelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam 2025-2029 di aula Kantor Bappeda setempat, Rabu (9/4).
Subulussalam Islami, Maju dan Berkelanjutan Pemerintahan Rabbani disebut mengusung 5 Misi Panca Cita, 8 tujuan, 14 sasaran, 22 program prioritas dan 8 program unggulan.
Dihadapan wakil wali kota, Pimpinan dan Anggota DPRK, Forkopimda, Sekda, para staf ahli, asisten, Kepala SKPK dan Camat, Kakan Kemenag, Ketua Mahkamah Syar’iyah, Ketua STIT Hafas, media/insan pers dan Manajer Earthworm Foundation Kota Subulussalam, Ali sebut jika untuk mengisi jabatan kepala sekolah dilakukan seleksi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
(KSPS).
Juga disediakan dua guru penggerak setiap sekolah dan dayah, dua sekolah penggerak dan dayah setiap kecamatan, menjamin ketersediaan obat di RSUD dan Puskesmas, kota layak huni, turunkan angka stunting dan IGD Puskesmas aktif 24 jam.
Selain itu, bantuan Rp2 juta untuk keluarga pasien rujuk kurang mampu, melibatkan ulama dalam mengambil kebijakan pemerintah, gelar event santri dan keagamaan setiap tahun, bantuan modal usaha peralatan, perlengkapan UMKM, tingkatkan ketahanan pangan, optimalisasi program CSR perusahaan swasta, hapus segala bentuk pungutan liar, pembangunan konektivitas infrastruktur antar wilayah terutama pertanian dan perkebunan, penyediaan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, bantuan dua hektare kebun kelapa sawit keluarga kurang mampu dan lima hektare untuk dayah.
Nol defisit dan bebas utang, kata Ali menjadi target Rabbani dan genjot PAD dengan membentuk tim optimalisasi.
“Pendapatan bertambah bukan berarti tidak berhutang, tetapi tingkatkan pendapatan dengan mengefisienkan belanja,” kata Ali Tumangger, yakinkan semua pihak tak perlu ragu jika program unggulan Rabbani tidak tercapai.
Soal bantuan dua hektare kebun sawit, disebut bagi warga miskin pemilik lahan yang tidak ditanami. Jika tak punya lahan dan kebun akan dicarikan Pemko. (b17)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
