Waspada
Waspada » Aceh Tamiang Tidak Masuk Daftar Zona Hijau Di Provinsi Aceh
Aceh Headlines

Aceh Tamiang Tidak Masuk Daftar Zona Hijau Di Provinsi Aceh

Ramai warga yang belum melaksanakan protokol kesehatan tidak pakai masker dari arah Karang Baru menuju ke kota Kualasimpang,Kab.Aceh Tamiang terjaring razia larangan melintas bagi warga tidak pakai masker yang digelar Tim Terpadu Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 Kab.Aceh Tamiang berkumpul di tepi jalan. Waspada/Muhammad Hanafiah
Ramai warga yang belum melaksanakan protokol kesehatan tidak pakai masker dari arah Karang Baru menuju ke kota Kualasimpang,Kab.Aceh Tamiang terjaring razia larangan melintas bagi warga tidak pakai masker yang digelar Tim Terpadu Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 Kab.Aceh Tamiang berkumpul di tepi jalan. Waspada/Muhammad Hanafiah

KUALASIMPANG (Waspada): Kabupaten Aceh Tamiang tidak masuk dalam daftar 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Demikian data hasil penelusuran Waspada, Senin (1/6) mengutip isi siaran pers Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional yang dipublikasikan di halaman website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (website Setkab.go.id), Minggu (31/5).

Penjelasan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo ketika memberikan penjelasan siaran pers melalui akun Youtube BNPB , Sabtu (30/5).

Doni menjelaskan, Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

“ Tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” kata Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatra Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur.

Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

“Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” ujar Doni.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan ada 102 kabupaten atau kota yang diizinkan melaksanakan kegiatan produktif dan aman dari COVID-19 berdasarkan protokol kesehatan yang tepat.

Zona hijau menandakan wilayah tersebut tidak terdampak COVID-19. Untuk Provinsi Aceh, kabupaten dan kota yang berada di zona hijau ini adalah;
1.Pidie Jaya
2.Aceh Singkil
3.Bireuen
4.Aceh Jaya
5.Nagan Raya
6.Kota Subulussalam
7.Aceh Tenggara
8.Aceh Tengah
9.Aceh Barat
10.Aceh Selatan
11.Kota Sabang
12.Kota Langsa
13.Aceh Timur
14.Aceh Besar
(b14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2