KUTACANE (Waspada): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (DPMK) Kabupaten Aceh Tenggara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai pengelola Keuangan Desa yang diikuti sebanyak 385 Kaur Keuangan desa di dua lokasi yakni, Aula Stikes Nurul Hasanah dan Hotel Sartika, Rabu (4/10).
Kegiatan Bimtek itu digelar selama empat hari ke depan yang dimulai hari ini dibuka Plt Sekda Agara Yusrizal ST, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (DPMK) Kabupaten Aceh Agara Jamrin Desky SE yang didampingi Kadis Kominfo Zul Fahmy S. Sos kepada Waspada Rabu (4/10).
Dikatakan, turut dihadiri Kepala Inspektur inspektorat Agara, Abd. Kariman sekaligus sebagai narasumber, Plh.Kepala Bappeda, Saripudin yang juga sebagai narasumber, Kadis Kominfo Zul Fahmy, serta Kabid Akutansi BPKD Sulaindra sebagai narasumber dan pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kutacane.
Sementara Pj Bupati Agara yang diwakili Plt Sekda, Yusrizal ST dalam sambutannya menyampaikan, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa yang perlu dikelola secara tertib.
Dijelaskannya, bimtek ini diselenggarakan dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait penatausahaan keuangan guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, selanjutnya membantu memudahkan perangkat desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, di mana juga bertujuan sebagai sarana pembelajaran dalam meningkatkan pemahan dan pedoman bagi desa dalam pengelolaan keuangan.
“Kepada DPMK agar selalu melakukan pembinaan kepada desa sehingga lebih terarah dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa/kute agar dapat tercipta Kabupaten Aceh Tenggara yang lebih maju,” ujar Yusrizal.
Yusrizal berharap dengan diselenggarakannya kegiatan bimtek pengelolaan keuangan desa dapat di manfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat desa sebagai pemantapan kinerja aparatur desa di Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga apa yang dikerjakan oleh desa dalam pengelolaan keuangan desa jadi lebih terarah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (cseh)
