Waspada
Waspada » 12 Pintu Ruko Ilegal Berdiri Di Terminal Sigli
Aceh Headlines

12 Pintu Ruko Ilegal Berdiri Di Terminal Sigli

Sekda Pidie H Idami saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap bangunan ilegal di dalam terminal, Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Kamis (16/7). 12 Pintu Ruko Ilegal Berdiri Di Terminal Sigli. Waspada/Muhammad Riza
Sekda Pidie H Idami saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap bangunan ilegal di dalam terminal, Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Kamis (16/7). 12 Pintu Ruko Ilegal Berdiri Di Terminal Sigli. Waspada/Muhammad Riza

SIGLI (Waspada): 12 pintu bangunan kios ilegal berdiri di tanah milik Pemerintah Kabupaten Pidie. Tepatnya di dalam lokasi terminal Labi-labi, Kecamatan Kota Sigli.

Bangunan berkonstruksi kayu dan tripleks itu dibangun pada sisi kanan terminal. Perpintu, kios itu masing-masing dibangun seluas 5×2,5 meter persegi.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Waspada, Kamis (16/7) pagi. 12 bangunan kios diduga ilegal itu disewakan kepada masyarakat senilai Rp5 juta perpintu, pertahun. “ Ini sudah jalan sewa tahun kedua bang,” kata seorang penyewa.

Kepala Dinas Perhubungan Pidie, Jufrizal MSi membenarkan jika 12 pintu kios itu dibangun sekira tahun 2018, jauh sebelum ia menjabat Kadis Perhubungan.

Mestinya, kata Jufrizal, ke 12 pintu bangunan kios tersebut harus dibongkar dan atau pengembang mengurus izin. “12 pintu Kios ini dibangun sekira tahun 2018,” katanya.

Jufrizal mengungkapkan, sudah pernah memanggil pihak pengembang kios tersebut untuk diminta segera mengurus izin pendirian bangunan tersebut di atas lahan milik Pemkab Pidie itu.

“Saya sudah pernah memanggil pengembang bagunan kios di dalam terminal itu dan memintanya untuk mengurus perizinan. Kios ini dibangun di dalam terminal dan ini tanah milik Pemkab Pidie, kemudian pengembang menyewakan kios itu kepada masyarakat, dan tidak secuilpun masuk dalam kas daerah,” tandasnya.

Sekda Pidie H Idhami ditemui Waspada, di sela-sela melakukan inspeksi mendadak ke terminal Kota Sigli, mengatakan segera akan memanggil dua dinas terkait. Dalam hal itu Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindako-UKM) Kabupaten Pidie.

Kata dia, kedua dinas tersebut perlu bersama-sama menelusuri keberadaan kios tersebut. “ Kalau memang ilegal. Sesuai saran Pansus DPRK Pidie tadi malam, agar kios-jios ilegal itu segera direlokasi,” katanya.

Karena itu tegas H Idhami, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera menggelar rapat terkait persoalan munculnya kios-kios ilegal tanpa izin yang sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama pedagang yang sah.

Menurut dia, keberadaan kios-kios ilegal ini juga mengganggu ketertiban umum. Pun begitu Pemkab Pidie akan mencari solusi yang baik agar masyarakat, khususnya para pedagang yang telah terlanjur menggunakan bangunan tanpa izin tidak ikut dirugikan. (b06)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2