ACEH TAMIANG (Waspada): Kabupaten Aceh Tamiang kembali menoreh sejarah baru dan memantapkan posisinya sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit di Indonesia dan satu-satunya kabupaten di provinsi Aceh yang telah berhasil menghantarkan petani kelapa sawit-nya mendapatkan sertifikasi berkelanjutan nasional ISPO dan sertifikasi internasional RSPO.
Prestasi ini dicapai melalui sebuah program pendampingan yang diprakarsai oleh Forum Multi Pihak (Multi Stakeholder Forum) Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) Aceh Tamiang, yang telah memulai kegiatan pendampingan petani kelapa sawit swadaya di Aceh Tamiang sejak tahun 2020 yang lalu.
Dimana PUPL baru saja menyelesaikan tahapan audit eksternal stage 1 dan 2 untuk sertifikasi ISPO, serta audit Milestone 2 untuk sertifikasi RSPO bagi 2.554 persil lahan kebun milik 1.829 petani dengan jumlah luasan lahan 2.599,29 hektare yang dilaksanakan oleh dua lembaga sertifikasi yaitu British Standards Institution (BSI) dan PT. Mutu Agung Lestari, Tbk.
Petani yang mengikuti proses audit tersebut tergabung dalam 4 koperasi yaitu Koperasi Palm Lestari Tamiang (350 petani, 455 persil dengan luasan 520 hektare), Koperasi Bumi Sawit Tamiang (527 petani, 773 persil dengan luasan 870,65 hektare), Koperasi Sawit Muda Sedia (543 petani, 761 persil dengan luasan 718,27 hektare) serta Koperasi Tamiang Sawita Lestari (409 petani, 465 persil dengan luasan 490,37 hektare).
Sekretaris Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL), Ir. Izuddin ketika dimintai keterangannya kepada Waspada Rabu (16/8) menjelaskan, cakupan kegiatan audit yang dilaksanakan oleh kedua lembaga sertifikasi tersebut meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek legalitas kelembagaan petani, legalitas lahan dan usaha, pelatihan dan peningkatan kapasitas pekebun, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, standar budidaya, pengelolaan lingkungan serta beberapa aspek penting lainnya sesuai prinsip, kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh ISPO dan RSPO.
Berdasarkan hasil akhir audit, masih ditemukan beberapa catatan temuan ketidaksesuaian dan saran perbaikan yang harus dilaksanakan oleh keempat koperasi sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat keberlanjutan. “Namun temuan audit secara keseluruhan masih dalam kategori yang dapat diperbaiki,” ujarnya.
Menuurtnya, PUPL menargetkan tahapan perbaikan akan dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan, sehingga paling lambat di akhir tahun 2023 ini keempat koperasi dampingan PUPL ini akan memenuhi keseluruhan persyaratan dan secara resmi mengantongi sertifikat ISPO dan RSPO yang menjadi idaman seluruh petani kelapa sawit di Indonesia.
Sebelumnya, pada tahun 2022 PUPL telah berhasil meloloskan satu perkumpulan petani kelapa sawit swadaya yaitu PESATRI Tenggulun yang beranggotakan 372 petani dengan luasan 600 hektare menjadi kelompok petani swadaya pertama di provinsi Aceh yang mendapatkan sertifikasi ISPO & RSPO.
Jika ditambahkan dengan 4 koperasi yang sedang dalam proses, maka PUPL optimis di akhir tahun 2023 nanti Aceh Tamiang akan memiliki 2.201 petani bersertifikasi ISPO & RSPO dengan luas areal tersertifikasi sekitar 3.000 hektare.
Izuddin menceritakan, sejak tahun 2020 yang lalu, PUPL mulai menjalankan program pendampingan kepada pekebun kelapa sawit swadaya di Aceh Tamiang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun melalui perbaikan teknis budidaya, perbaikan rantai pasok serta mendorong dan memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan insentif pasar.
Kegiatan ini merupakan program kolaborasi yang didukung oleh banyak pihak yang berasal dari dinas teknis di lingkup pemerintahan Aceh Tamiang serta mitra pembangunan yang berasal dari NGO, buyer kelapa sawit, asosiasi pekebun, perusahaan lokal dan elemen sipil lainnya yang tergabung dalam wadah multi pihak PUPL.
Lanjutnya, beberapa institusi yang berkontribusi aktif dalam inisiatif PUPL diantaranya adalah Bappeda, Distanbunnak, DLHK, BPN, Yayasan IDH, Forum Konservasi Leuser, LTKL, Unilever, Pepsico, Musimmas, Koompasia serta didukung beberapa perusahaan lokal seperti PT.Socfindo, PT.Semadam, PT.Patisari dan PT.BSG.
“Program pendampingan yang dilaksanakan PUPL mengedepankan partisipasi dan kerjasama multipihak, dimana masing-masing pemangku kepentingan mengambil peran aktif dalam semua kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya,” demikian Izuddin.(b15)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
