Medan (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara gencar menggaungkan target Universal Health Coverage (UHC), sebuah program ambisius untuk menjamin seluruh warga bisa mengakses layanan kesehatan. Namun di balik semangat itu, banyak pihak mempertanyakan kesiapan infrastruktur, distribusi dokter, hingga konsistensi implementasi di lapangan.
Menanggapi ini, Pengamat Kesehatan Sumut dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. dr. Delyuzar, M.Ked(PA), Sp.PA(K) mengatakan bahwa Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution bersama Dinas Kesehatan memang telah menggulirkan rencana pengembangan layanan menyeluruh, bahkan mengalokasikan dana daerah untuk masyarakat yang tak tercover BPJS.
Namun dari keterangannya yang menjadi masalah saat ini adalah ketidakmerataan sebaran dokter.
“Kita bicara soal akses dan kualitas layanan, ini harus Simultan keduanya agar bisa mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas,” katanya pada Rabu (16/4).
Ia juga mengatakan Gunungsitoli sebagai pusat wilayah Nias saat ini hanya memiliki satu dokter kebidanan, sementara tenaga anestesi dan bedah juga masih sangat terbatas.
Tentu dikatakannya yang nomor satu adalah aksesnya, jadi jika UHC itu bisa tercapai maka semakin banyak orang bisa mendapatkan layanan kesehatan.
Kedua adalah kualitas layanannya dimana kualitas layanan itu didukung oleh sarana dan prasarana.
“Nampaknya Dinas Kesehatan Sumut dengan idenya Gubernur akan mengembangkan juga semua layanan untuk semua daerah. Yang menjadi masalah sekarang kan adalah Nias.
Gubernur yang sekarang dipersiapkan oleh Dinkes Sumut adalah pengembangan untuk layanan kesehatan terutama yang kurang dokternya di Nias. Bahkan akan ada kerjasama dengan fakultas kedokteran,” ujarnya.
Namun, agar bagaimana layanan disana akan lebih mudah tegasnya sebaiknya jika nakesnya asli orang sana. Terkait ini ungkapnya memang akan dikembangkan misalnya dokter umumnya bisa dididik jadi spesialis tapi juga sementara sebelum itu untuk mengembangkan layanan juga seperti USU selama ini memberikan layanan untuk dokter yang mengambil spesialis tingkat akhir yang sudah bisa melakukan pelayanan mandiri juga akan dikirim fakultas kedokteran kesana.
Sehingga katanya akses layanan dan kualitas layanan harus dipenuhi termasuk akan di suport itu misalnya rs di Nias Barat akan dibangun yang cukup besar.
“Masalah distribusi dokter dan retensi tenaga medis kan belum terselesaikan. Tanpa insentif, perumahan, dan fasilitas penunjang yang layak, para dokter cenderung memilih kembali ke kota. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan layanan kesehatan harus dibarengi dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah,” jelas Delyuzar lagi.
“Dukungan dari camat, bupati, hingga kepala desa menjadi krusial untuk mewujudkan UHC di Sumut dengan layanan berkualitas,” tandasnya. (cbud)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
