Diduga Kejari Samosir Pungli Kades

SAMOSIR (Waspada): Terkait kegiatan Jaksa melaunching program Jaksa Garda (Jaga) Desa dan Sosialisasi Aplikasi Jaga Desa yang diduga dibiayai oleh kepala desa di Samosir diduga di bawah perintah dari pihak Kejari Samosir.

Hal ini diungkapkan para Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kecamatan dan Ketua APDESI Kabupaten Samosir, Rabu (9/4) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Samosir. “Sebelum kegiatan launching Aplikasi Jaga Desa, saya dipanggil oleh pihak Kejari Samosir melalui pesan WhatsAppnya pada tanggal 12 Maret 2025 lalu,” kata Ketua APDESI Kecamatan Harian, Viktor Sinaga.

Dirinya mengatakan, terkait dirinya dipanggil ke kantor Kejaksaan ingin menyampaikan bahwa akan diadakannya kegiatan Launching Aplikasi Jaga Desa.

“Dan saya pun menjawab bahwa bukan saya Ketua APDESI Kabupaten Samosir. Pada saat itu saya belum jawab, namun terkait kegiatan ini akan saya sampaikan dulu ke seluruh APDESI Kecamatan,” ucapnya.

Dirinya mengaku telah 4 kali dipanggil oleh pihak Kejari Samosir untuk mensukseskan program kegiatan Jaga Desa. Pihak kejaksaan kata Viktor, mengaku akibat adanya efisiensi anggaran sehingga tidak ada dana.

“Pihak kejaksaan mengatakan karena efisiensi anggaran. Saya menjawab, jadi gimana pak, kemudian jaksa itu mengatakan ‘ya dari kalian lah’,” terangnya.

Pada saat dirinya dipanggil yang ketiga kali lanjut Viktor, dirinya mengatakan bahwa kepala desa belum menerima gaji dan ia meminta kegiatan tersebut agar ditunda untuk sementara. Namun pihak kejaksaan tetap mengatakan kegiatan tersebut harus dilaksanakan sebelum libur lebaran.

“Saya sudah mengatakan kegiatan tersebut ditunda sementara, karena kepala desa belum gajian. Dan itu pun saya sampaikan bahwa hal ini akan saya koordinasikan lagi ke seluruh APDESI,” ungkapnya.

Diterangkan Viktor, terkait besaran biaya yang telah kami sepakati oleh kepala desa senilai Rp250 ribu per kepala desa sebanyak 128 kepala desa di Samosir.

“Biaya itu disampaikan pada saat pertemuan pada kegiatan Launching Aplikasi Jaga Desa tersebut di Aula AE Manihuruk, dan itu pun belum seluruhnya yang mengumpulkan,” ucapnya.

Terkait konferensi pers yang dilakukan di Kantor Kejari Samosir kata Viktor, dirinya dihubungi oleh pihak Kejari Samosir, dan dirinya mengaku telah diarahkan oleh pihak Kejari Samosir untuk menjawab pertanyaan dari pada wartawan.

“Saya kemarin ditelfon ke kantor kejaksaan itu jam 19.00 WIB malam, tapi konferensi persnya dilakukan pada pukul 23.00 Wib malam. Dan saya pada waktu itu dipaksa untuk hadir di kejaksaan, dan pihak kejaksaan mengarahkan saya untuk membuat jawaban, jawaban saya yaitu lah yang saya sampaikan kepada kawan media,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial, PMD, dan juga selaku pembina kepala desa Agus Karo-karo mengaku telah menerima laporan-laporan terkait hal itu, dan ia menyayangkan bahwa hal ini tidak boleh terjadi karena dua rumah yang berbeda dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.

“Saya sudah menyampaikan kepada bapak-bapak kepala desa bahwa pungutan itu tidak bisa, apalagi membiayai kegiatan untuk instansi lain. Terkecuali ada kegiatan rapat APDESI internal ya bisa saja, tetapi ini kegiatan internal diluar dari pada APDESI,” terangnya.

“Semoga ini menjadi pembelajaran, supaya ke depan agar tidak terulang kembali. Terkait ini dugaan ada intervensi atau perintah atau bagaimana, itu nanti kita serahkan kepada inspektorat yang memiliki legalitas pengawasan,” terangnya lagi.

Sebelumnya, Rabu (27/3) Kasi Intel Kejari Samosir, Richard Simare-mare telah melakukan bantahan terkait hal tersebut. Ia mengatakan, bahwa pihaknya tidak ikut campur, sebab biaya yang dikeluarkan adalah uang pribadi dari masing-masing kepala desa. “Hak mereka, duit orang itu tidak mungkin saya ikut campur,” terang Richard.(cvs)