JAKARTA (Waspada): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kuota impor yang diterapkan selama ini sebenarnya menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidakpastian perdagangan.
Rencana penghapusan kuota impor yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto disambut baik karena akan sangat membantu ekonomi Indonesia. Apalagi kuota impor selama ini tidak memberikan penerimaan negara.
“Kalau ini dihapus (kuota impor) akan sangat menentukan perbaikan dari sisi impor-ekspor Indonesia,” ujar Menkeu dalam acara “Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI” di Menara Mandiri, Jakarta, di kutip Rabu (9/4/2025).
Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menyederhanakan perizinan dan tata kelola impor dengan berbasis data dan teknologi informasi (TI). Dengan begitu semua transaksi logistik impor akan tercatat secara digital sehingga bisa menurunkan waktu dan biaya logistik.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan, penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.
“Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di tempat terpisah, Jakarta, Rabu (9//4/2025).
Isy menjelaskan bahwa nantinya pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan dari dalam negeri jika keran importasi dibuka.
“Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan [dalam negeri],” terangnya.
Dia menyampaikan bahwa, pihaknya pada prinsipnya komoditas pangan di dalam neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan konsumsi nasional. Jika ada kekurangannya maka diperlukanl kebijakan impor.
Kendati demikian, Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya. Namun yang jelas, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.
Isy menambahkan keran importasi sejatinya dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya kapas. “Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Perintah Kepala Negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan. (J03)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
