DPR RI: Siapa Yang Diuntungkan Dari Rp. 286 M Diskon Lebaran

JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyorot perlu ditelusuri siapa yang diuntungkan atas kebijakan pemerintah memberikan Diskon Lebaran yakni tiket pesawat dan tarif jalan tol yang sudah dialokasikan Rp 286 miliar. Politisi Fraksi PKS DPR RI itu menyayangkan kebijakan itu kurang terencana dan tidak transparan, apalagi harga tiket pesawat tidak di publish ke masyarakat.
“Catatan kerja saya seringkali pemerintah waktunya sudah ada tapi memitigasinya menurut saya telat. Diskon tiket pesawat dirilis satu bulan atau bahkan 2-3 minggu udah masuk bulan Ramadhan .
Sementara kebiasaan masyarakat kita persiapan untuk mudik lebaran jauh-jauh hari baik tiket kereta, tiket pesawat banyak juga masyarakat yang sudah membeli tiket. Tapi tidak mendapat fasilitas diskon.

“Bahkan dalam rapat Komisi ada yang komplain tidak mendapat diskon. Kalau pemerintah menyiapkan 286 miliar diskon untuk tiket lebaran tapi kemudian harga tiket lebaran sama dengan yang sebelumnya dengan hari-hari biasa. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dibutuhkan jangan-jangan kalau kita dalami ini terjadi korupsi lagi di situ,”ungkap Yanuar
Dalam Forum Legislasi ‘Kebijakan Diskon Lebaran: Sinergi antara Pemerintah, Maskapai, dan Pengelola Jalan Tol” di Jakarta, Selasa (18/3).
Yanuar mengatakan persoalan rutin tahunan baik yang namanya Lebaran, Nataru, persiapan pemerintah memitigasi kegiatan nasional itu terlalu mepet dan tidak transparan.
Dia menyorot persoalan harga tiket pesawat yang tetap tinggi meskipun pemerintah telah memberikan insentif berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 6% dan diskon airport tax hingga 50%.
“Kami menemukan harga tiket tujuh hari sebelum Lebaran sama dengan harga hari biasa, padahal pemerintah sudah mengalokasikan Rp286 miliar untuk subsidi diskon tiket. Ini perlu ditelusuri, siapa yang sebenarnya diuntungkan?” ungkapnya.
Dia juga mempertanyakan mengapa bandara masih membebankan airport tax, sementara moda transportasi lain seperti kereta api dan kapal laut tidak mengenakan biaya serupa.
Selain tiket pesawat, tarif tol juga menjadi perhatian. Yanuar menyoroti standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang sering kali tidak terpenuhi, seperti marka jalan, rambu-rambu, jalur darurat, hingga desain jalan. Hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama saat arus mudik meningkat.
“Kami bahkan mendapat laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa banyak jalan tol yang tidak memenuhi SPM, dan ini bisa berakibat fatal,” katanya.
Yanuar mendorong agar kebijakan diskon tarif tol diterapkan lebih sistematis, bahkan mengusulkan skema diskon bertingkat berdasarkan volume kendaraan.
“Jika kepadatan melebihi kapasitas, diskon bisa meningkat hingga gratis pada titik tertentu, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya saat kondisi darurat,” tambahnya.
Dalam hubungan itu Yanuar mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyelenggaraan layanan mudik gratis. Saat ini, tidak ada sistem terintegrasi yang mengatur pendaftaran program mudik gratis, sehingga masyarakat mendaftar di banyak tempat sekaligus demi mengamankan tiket.
“Akibatnya, banyak bus kosong karena peserta ganda, seperti yang terjadi tahun lalu. Ini harus dievaluasi agar program lebih efektif,” tutupnya.
Dengan catatan-catatan yang disampaikan itu Yanuar mendesak pemerintah untuk lebih transparan dan terencana dalam menerapkan kebijakan diskon Lebaran demi kenyamanan masyarakat yang membutuhkannya.(j04)