JAKARTA (Waspada): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan posisi utang pemerintah pada akhir Januari 2025 mencapai Rp8.909,14 triliun, atau mengalami kenaikan Rp108,05 triliun dari posisinya di akhir 2024.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan meski mencatatkan kenaikan outstanding utang pemerintah pusat, namun secara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terjaga di bawah 40%.
“Rasio utang masih relatif tetap. Desember 2024 sebesar 39,7%, Januari 2025 sebesar 39,6%, dengan menggunakan asumsi PDB Januari 2025 yang senilai Rp22.499 triliun,” ujarnya, Senin (10/3/2025).
Suminto juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengendalikan utang dengan upaya peningkatan penerimaan negara (collecting more), belanja yang berkualitas, efisien, dan produktif (spending better), dan pembiayaan yang bijak, kreatif, dan berkelanjutan. (prudent, creative, and sustainable financing).
Selain itu, utang tersebut juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (higher growth). Meskipun belum diketahui realisasi pembiayaan utang Januari 2025, yang umumnya memiliki nominal lebih besar dari kenaikan posisi utang, karena masih menunggu rilis APBN KiTa.
Sementara itu, bila membandingkan dengan Januari 2024, kala itu pemerintah melakukan penarikan utang baru senilai Rp107,56 triliun. Adapun kenaikan posisi utang senilai Rp62,71 triliun, dari Rp8.190,38 triliun dari Desember 2023 menjadi Rp8.253,09 triliun pada Januari 2024.
Perbedaan tersebut mengingat pemerintah memiliki kewajiban untuk pembayaran pokok utang hingga bunga utang. Sedangkan tahun ini pemerintah merencanakan defisit senilai Rp616,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. (J03).
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
