MEDAN (Waspada): Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menyebutkan perampasan tanah di wilayah Tano Batak bukan hal baru dan telah berlangsung sejak lama.
“Saya menyatakan telah menyaksikan sendiri perjuangan masyarakat dalam menghadapi konflik agrarian,” kata Penrad usai acara bersama bertajuk “Merawat Alam Tano Batak” yang digelar di Kabupaten Toba, Sabtu, 1 Maret 2025.
Doa bersama yang dipimpin oleh Pimpinan Tertinggi atau Ephorus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan ini dihadiri berbagai pimpinan gereja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil.
Hadir juga Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Darwin Dharmawan yang juga mewakili seluruh gereja-gereja di Indonesia.
Lebih lanjut Penrad mengatakan, perampasan-perampasan tanah itu sudah sejak awal dilakukan, dan gerakan perlawanan ini disaksikannya sendiri karena saya bagian dari perjuangan itu.
“Karena itu, yang harus kita lakukan adalah membangun jejaring gerakan, sebab dalam konflik seperti ini rakyat selalu menjadi korban,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan kekuatan antara masyarakat dan korporasi.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam aspek pengetahuan, jaringan, dan uasa, sering kali kalah ketika berhadapan dengan perusahaan besar.
“Satu-satunya cara memenangkan perjuangan ini adalah membangun jaringan gerakan yang kuat. Perpindahan lokasi ibadah ini adalah bukti adanya relasi kuasa yang memaksa masyarakat berpindah lokasi ibadah. Ini relasi kuasa yang nyata!” tegasnya.
Dalam sesi wawancara, Penrad Siagian mengungkapkan keharuannya melihat perlawanan terhadap PT TPL kembali menguat dengan hadirnya berbagai pemimpin gereja, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat sipil.
“Saya sangat bangga dan bahagia. Gerakan melawan PT TPL ini hidup kembali. Ini adalah kebangkitan baru perlawanan terhadap kezaliman yang sudah berlangsung puluhan tahun. Saya melihat harapan itu tumbuh kembali,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
Menurutnya, pemerintah harus transparan terkait konsesi PT TPL karena banyak desa tiba-tiba diklaim masuk dalam wilayah konsesi tanpa kejelasan batasnya.
“Saya sudah meminta kepada pemerintah agar transparan soal konsesi ini. Kita tidak tahu batas-batasnya. Tiba-tiba satu desa dianggap bagian dari konsesi. Ini harus dihitung ulang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujarnya. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
