DELISERDANG (Waspada): Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri SH menegaskan bahwa pembongkaran pagar seng 48 hektar di kawasan hutan mangrove pesisir pantai Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang tidak menyelesaikan persoalan. Karenanya, DPRD Deliserdang menjadwalkan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Tujuan kita ke lokasi hari ini bersama Ombudsman untuk mengetahui secara pasti persoalannya agar menjadi bahan untuk kita RDP di DPRD Deliserdang. Bila nanti hasilnya adanya ditemukan pelanggaran hukum, kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut juga keterlibatan pihak-pihak yang diduga mafia tanah sehingga berani memagari kawasan hutan mangrove yang dilindungi ini,” kata Zakky Shahri saat meninjau lokasi pemagaran seng di hutan mangrove, Senin (25/2).
Awalnya, Zakky Shahri yang disambut Pemerintah Kecamatan hingga masyarakat sekitar hadir bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Herdensi S.Sos., M.SP, Ketua Komisi II DPRD Deliserdang M. Ilham Pulungan, SE, MM, Anggota DPRD Deliserdang Paian Purba SH, Personel Dit Reskrimsus Polda Sumut dan lainnya bertemu dengan perwakilan pihak pengelola tambak yang memagari hutan mangrove bernama Asril.
Dalam pertemuan tersebut, Zakky Shahri meminta surat-surat, baik surat izin mendirikan bangunan maupun surat kepemilikan tanah, namun perwakilan pengelola yang disebut-sebut dari PT Tun Sewindu tidak dapat memperlihatkan.
Selanjutnya Zakky Shahri dan beserta rombongan melihat lokasi tambak dan lokasi pagar seng yang masih berdiri seng karena belum seluruhnya dibongkar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Satpol PP Deliserdang serta steak holder terkait.
Zakky memberikan apresiasi terhadap pembongkaran pagar itu, tapi dia menegaskan bahwa tindakan ini tidak boleh berhenti di situ, melainkan harus diusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan seng dan dugaan adanya mafia tanah.
“Mengapa kita menyoroti adanya dugaan mafia tanah, karena lahan seluas 48 hektar sangat tidak masuk akal kalau hanya berdiri pada satu orang saja. Inilah kita meminta APH untuk mengusut dan tidak hanya dilokasi ini, di wilayah yang statusnya tanah milik negara di Kabupaten Deliserdang seperti tanah PTPN juga kita minta untuk diungkap ini sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto lahan milik negara tidak boleh di kuasai siapapun,” sebut Zakky.
Zakky juga dalam kesempatannya mengapresiasi Polda Sumut yang sejumlah pihak sudah dilakukan pemeriksaan bahkan menurunkan personel Dit Reskrimsus Polda Sumut. Tidak hanya itu peran media dalam mengawal kasus ini juga mendapat apresiasi, sehingga dia berharap tetap terus dikawal agar tidak tenggelam begitu saja tanpa kejelasan.
“Mari kita bersama-sama untuk mengawal karena diduga ada indikasi kejahatan serius yang harus dibongkar hingga ke akar-akarnya,” tutup Zakky.
Ombudsman Dukung Ketua DPRD Deliserdang Gelar RDP
Sementara itu Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Herdensi mendukung dan menyambut baik usulan Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri yang akan menggelar RDP dengan pihak-pihak terkait.
“Hari ini pak Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri sudah turun meninjau lokasi. Saya kira kenapa lokasi ini ditetapkan sebagai hutan lindung, inikan untuk melindungi ekosistem laut untuk penghidupan nelayan. Makanya kita berharap agar ada RDP seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua agar bisa dilihat secara komprehensif,” katanya.
Selain itu Herdensi juga berharap persoalan itu tidak hanya selesai dengan adanya pembongkar seng.
“Kita berharap melakukan penyelesaian terhadap persoalan ini secara komprehensif, bukan hanya membongkar pagarnya tapi secara substantif menyelesaikan masalahnya. Kalau ini ternyata hutan lindung ya harus dilindungi. Dan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pengelolaan disini saya kira harus ada langkah-langkah hukum untuk menyelesaikannya,” tegasnya. (a16).
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
