Mahasiswa Demo DPRK Agara Soal Kebijakan Efesiensi Anggaran

KUTACANE (Waspada): Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Aceh Tenggara, Senin (24/2).

Mereka menuntut soal efesiensi anggaran kementerian yang berdampak negatif pada pelayanan publik. Mahasiswa ini mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Bersatu Aceh Tenggara dengan Kordinator Aksi, Eko Widiyanto.

Mereka menyampaikan bahwa atas beberapa kebijakan pemerintah pusat yang saat ini menimbulkan berbagai persolan di masyarakat terkait isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Kordinator aksi, Eko Widiyanto dalam orasinya mengatakan, efesiensi anggaran kementerian sangat berdampak negatif pada pelayanan publik, ditambah lagi persoalan program makan bergizi gratis harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebijakan lainnya.

“Efesiensi anggaran publik seharusnya menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola yang baik, namun pemotongan anggaran yang tidak tepat justru menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik,” sebutnya.

Eko juga menerangkan dalam orasinya bahwa program makan bergizi gratis darin pemerintah pusat memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun kurang tepat dan implementasinya yang tidak merata sehingga esensi dari program ini perlu dikaji ulang.

“Kami menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efesiensi anggaran kementerian agar tidak merugikan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat serta menolak efesiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia emas 2045,” ujarnya.

Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil akan terus berjuang demi terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Adapun beberapa tuntutan mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara kepada Pemerintah pusat sebagai berikut ungkapnya:

1. Menuntut pemerintah untuk evaluasi kebijakan efisiensi anggaran kementerian agar tidak merugikan pelayan publik dan kesejahteraan rakyat.
2. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia emas 2045.
3. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak seperti tunjangan kinerja atau Tukin bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
4. Meminta pemerintah untuk memperbaiki konsep dan implementasi program makan bergizi gratis agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebijakan lainnya.
5. Mendesak adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja kabinet Merah Putih dengan mempertimbangkan profesionalisme dan kepentingan rakyat sebagai perioritas yang dapat mengajak elemen masyarakat akademisi dan mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat dan prinsip keadilan sosial.
6. Menolak penerbitan Izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik mencederai independensi perguruan tinggi serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
7. Mewujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat.
8. Melakukan evaluasi terhadap Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut.
9. Hapuskan multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita reformasi Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Hasil pantauan, tidak seorangpun Anggota DPRK Agara yang menemui pengunjuk rasa. (cseh)


Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.