JAKARTA (Waspada): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menimbulkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.
“Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jumat (14/2/2025).
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di kompleks Dewan Perwakilan Raykat (DPR), bersama Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Menurut Menkeu, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Menkeu mengatakan, bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan akan terus meninjau pelaksanaan efisiensi anggaran dan langkah-langkah seluruh jajaran. Tentu dari kecepatan untuk melakukan belanja selanjutnya kebutuhan.
Banyak Salah Paham
Di tempat yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengakui bahwa banyak kementerian/lembaga (k/l) yang salah paham terkait kebijakan efisiensi anggaran belanja negara yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo mengingatkan bahwa kebijakan efisien anggaran baru pertama kali dilakukan. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila banyak kementerian/lembaga yang salah paham terkait niat presiden.
“Banyak teman-teman di kementerian/lembaga, bukan salah tafsir, bukan. Tetapi memahaminya masih agak berbeda, gitu lho. Menurut saya, sih, wajar ya,” ujarnya saat mendampingi Menkeu.
Meskipun demikian, sambung politisi Partai Gerindra ini, pihaknya sudah memberikan penjelasan agar tidak ada lagi salah paham antar kementerian/lembaga maupun di masyarakat.
Lebih lanjut, dia mengklaim keputusan terkait pemangkasan anggaran k/l, tidak dilakukan secara sepihak. Misalnya perintah agar tidak ada kenaikan uang kuliah meski dana untuk perguruan tinggi juga kena efisiensi. Sehingga keputusan efisiensi tidak harus dilakukan secara berbarengan.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan, bahwa pemotongan anggaran k/l bersifat fleksibel. Pemerintah ingin memblokir terlebih dahulu semua anggaran k/l yang dianggap tidak efisien.
Nantinya setiap k/l bisa meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan untuk biaya program kerjanya. Atas permintaan itu, maka Menkeu akan melakukan evaluasi terhadap program kerja k/l tersebut.
Jika dirasa program memberi output atau hasil yang memuaskan maka Kementerian Keuangan akan menerima permintaan tambahan anggaran tersebut.
“Dengan efisiensi ini kan kita mau melihat dulu, program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu, lho. Ini harus jelas dulu,” ujar Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). (J03)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
