MEDAN (Waspada): Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Hj Anita Lubis (foto) mengapresiasi kebijakan dan langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada peningkatan percepatan tercapainya swasembada pangan dan melindungi para petani di Indonesia, termasuk di Kabupaten Deli Serdang.
Menurut Anita, berbagai regulasi dan kebijakan tersebut tidak terlepas dari visi misi Presiden Prabowo untuk menaikkan harkat dan martabat petani yang selama ini terkesan terabaikan.
“Saya mengapresiasi tahapan demi tahapan kebijakan Pak Prabowo yang konsisten dengan kesejahteraan para petani dan peningkatan swasembada pangan. Tentunya, langkah ini harus benar-benar konsisten dijalankan sampai ketingkat bawah yang dibarengi dengan fungsi pengawasan yang ketat, agar dirasakan oleh para petani, khususnya di Kabupaten Deli Serdang,” ujar Anita kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Kamis (13/2/2025).
Hal ini disampaikan Anita Lubis merespon langkah pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per Kilogram.
Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang menggantikan Keputusan sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga menghilangkan Rafaksi harga gabah, yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.
Tak hanya itu, Anita juga mengapresiasi Bapanas yang akan mencabut izin Badan Usaha Penggilingan Negeri maupun Swasta yang menyerap gabah kering petani di bawah harga Rp6.500/ Kilogramnya.
Menurut Anita, tentunya kebijakan-kebijakan ini menjadi harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebab, selama ini pembelian gabah kering di Deli Serdang tidak menentu sehingga banyak petani yang menjual lahannya dan beralih fungsi menjadi perumahan.
“Harapannya regulasi ini terus diterapkan. Jangan saat musim panen saja dan juga jangan ada lagi kilang padi yang nakal. Sehingga kesinambungan para petani untuk bercocok tanam lebih terjamin,” tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 3 meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.
Anita juga menyambut baik kebijakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang bakal mencopot pimpinan Bulog di level kabupaten apabila tidak melakukan penyerapan gabah petani dengan harga yang sudah ditetapkan yakni sebesar Rp6.500 per Kilogram.
“Kebijakan Pak Zulkifli ini juga bagi, sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Maka dari itu, peran Bulog dituntut harus lebih inovatif dalam suplay and demand-nya. Dalam artinya, jangan hanya fokus pada penyerapannya saja, namun juga pada penyaluran gabah. Jangan nanti alasan gudangnya penuh. Sehingga tak bisa membeli lagi gabah petani lagi. Ini yang harus diawasi secara bersama,” papar Anita. .
Dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah ini, lanjut Anita, diharapkan aparat penegak hukum dan media ikut mengawasi penerapannya agar tidak ada lagi badan usaha penggilingan, Bulog ataupun oknum-oknum yang masih nekad untuk berbuat nakal terhadap aturan yang telah ditetapkan.
“Langkah, kebijakan dan regulasi yang telah dibuat Pak Prabowo ini sangat baik untuk kemajuan swasembada pangan dan kesejahteraan petani kita. Maka jangan ada lagi oknum-oknum yang mencoba berbuat diluar regulasi,” pungkasnya. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
