MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar ST MT (foto) meminta kepada Pemprovsu dan kabupaten/kota untuk secara proaktif dan maksimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran dari pemerintah pusat.
“Ini sangat bergantung pada kemauan kepala daerah menggenjot jajarannya agar bekerja maksimal dan proaktif menggarap sektor penghasil terbesar PAD,” papar anggota dewan yang akrab disapa ARS ini kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Wakil Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, merespon kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
Diketahui, Presiden Prabowo meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian anggaran Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk diefesiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Menyikapi hal itu, ARS yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut ini menyebutkan, jika lebih mendalam, sebenarnya banyak sektor yang mampu untuk membesarkan PAD, seperti pajak bahan bakar, pajak kendaraan, pariwisata, parkir dan lainnya.
“Tinggal saja, kemauan kepala daerah menggenjot jajarannya agar bekerja maksimal dan mampu melihat sektor mana lagi yang bisa menghasilkan PAD,” imbuh Wakil Rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 7 Tabagsel ini.
Dibubarkan
Selain itu, lanjut ARS, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus dimaksimalkan dalam menggali PAD.
“Bila ada BUMD yang tidak maksimal, apalagi tidak produktif dan hanya meminta penyertaan modal dalam artian selalu merugi, lebih baik dibubarkan saja,” tegasnya.
Karena, hal itu jelas membenani anggaran, jika tak mampu menghasilkan PAD untuk daerah.
Selain itu juga, bila selama ini ada kegiatan-kegiatan yang terkesan tidak prioritas dan dibuat prioritas, maka lebih baik ditiadakan.
“Harus benar-benar yang prioritas dan langsung menyentuh rakyat. Supaya penggunaan anggaran itu tepat sasaran,” beber ARS.
ARS juga menyinggung soal pembagian dana pajak dan retribusi minimal 4 persen diberikan ke daerah.
Menurutnya, hal itu perlu dikaji ulang dan alangkah baiknya pusat memberikan 8 persen kepada daerah, sehingga ada keadilan dan pemerataan.
“Besar kali Pusat mengambil dana itu, sementara daerah yang punya sawit. Maunya 8 persen lah diberikan agar stabil keuangan daerah,” tandasnya. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
