Brigjen Pol Urip Widodo Raih Gelar Doktor STIK

Dr. Brigjen Pol Slamet Urip Widodo, M.Si, dan keluarga bersama Ketua STIK Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.IK., M.Si, para penguji, promotor dan co-promotor usai pelantikan doktor pada Sidang Terbuka Program Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sidang Promosi dengan judul “Kebijakan Forecasting Pencegahan Terorisme Berbasis Pemolisian Demokrasi Dalam Perspektif Keamanan Negara” di Gedung Bhadawa STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Selasa 11 Februari 2025. Waspada Hasriwal AS

JAKARTA (Waspada) : Brigadir Jenderal Polisi Slamet, M.Si, resmi sandang gelar Doktor usai dinyatakan lulus sangat memuaskan nilai 92 dengan angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,75 pada Ujian Sidang Terbuka Program Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sidang Promosi dengan judul “Kebijakan Forecasting Pencegahan Terorisme Berbasis Pemolisian Demokrasi Dalam Perspektif Keamanan Negara” di Gedung Bhadawa STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Selasa 11 Februari 2025.
Perjuangan panjang dan melelahkan karena sempat tertunda pada masa Pandemi COVID-19 melanda, akhirnya Urip Widodo tampil mempresentasikan hasil penelitiannya selama beberapa tahun terakhir di hadapan para penguji dan tamu undangan.
Mengangkat disertasinya, Urip Widodo melakukan penelitian dan penyusunan terstruktur dengan data akurasi hingga mendapat aplus dari penguji.
Hal berbeda dalam disertasinya, Urip Widodo mengangkat Democratix Policing Virtual sebuah konsep yang menggabungkan tiga kata kunci: “Demokratik”, “Pengawasan” atau “Policing”, dan “Virtual”.
Pengawasan atau penegakan hukum yang dilakukan secara online atau digital, dengan memanfaatkan teknologi dan platform virtual yang saat ini dan ke depan terus berkembang. Diperlukan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati. Pengawasan yang fleksibel dan adaptif, dengan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan digital.
Penggunaan teknologi pengawasan digital, seperti CCTV atau drone, untuk memantau kegiatan di lingkungan publik.
“Seperti di Korea, satu lingkungan atau wilayah RT (Rukun Tetangga), ada pengawas CCTV dan penempatan dua anggota polisi yang berkantor untuk bersama masyarakat menjaga Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Ini diharapkan ke depan dapat diaplikasikan di Indonesia. Sehingga diperlukan Reformasi Kepolisian dalam kerangka demokrasi dengan memaksimalkan Pemolisian Demokrasi Virtual sejalan kemajuan,” terang Urip Widodo.
Penggunaan media sosial untuk memantau dan menanggapi kegiatan kriminal atau antisosial juga sangat dibutuhkan. Selain itu, penggunaan platform virtual untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum.
“Inilah kenapa Democratix Policing Virtual yang menjadi harapan masa depan untuk pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Di era digital saat ini, pengawasan dan penegakan hukum menghadapi tantangan baru. Dengan kemajuan teknologi, kegiatan kriminal dan antisosial dapat dilakukan secara online, membuat sulit bagi lembaga keamanan untuk memantau dan menanggapi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum, yaitu Democratix Policing Virtual,” papar jenderal bintang satu yang malang melintang di lapangan dalam tugasnya sebagai Densus 88 Anti Terorisme.
Kelebihan Democratix Policing Virtual sambung Urip Widodo, meningkatkan efisiensi San transparansi pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan lebih cepat.
“Ini sangat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Termasuk penggunaan media sosial untuk memantau dan menanggapi kegiatan kriminal atau antisosial yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga Polisi dapat dengan cepat mengantisipasi dan melakukan penindakan hingga peristiwa yang terjadi tidak meluas dan berdampak langsung pada masyarakat,” terangnya.
Untuk mengimplementasikan Democratix Policing Virtual dengan platform teknologi dan media sosial akan menjadi pendekatan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif masyarakat,” katanya.
Dalam sidang Program Doktor Ilmu Kepolisian tersebut, Urip Widodo merekomendasikan di antaranya, diperlukan sebuah kajian kebijakan implementatif dalam pendekatan proyeksi, prediksi dan perkiraan untuk sedikitnya dalam 10 tahun ke depan yang bersifat antisipatif dengan mencermati bentuk-bentuk transformasi terorisme yang cenderung desentralistik.
Meningkatkan kebijakan dengan pendekatan pemolisian demokratis yang lebih berciri humanistik dalam perspektif agama dan budaya melalui program literasi di lingkungan komunitas, lembaga-lembaga, dan pusat-pusat kegiatan keagamaan.
Maksimalisasi pengembangan pemolisian demokratis virtual sebagai sebuah model untuk mengimbangi perkembangan teknologi komunikasi yang diprediksi akan semakin tumbuh secara lebih masif dan membuka potensi meningkatnya propaganda terorisme dan rekrutmen teroris.
Mengintensifkan kerjasama yang terintegratif lintas lembaga pemerintah dan swasta di semua tingkatan dalam upaya mencegah dan mengawasi bentuk-bentuk penyusupan oleh teroris dalam mengembangkan jaringan-jaringan radikal baru di kalangan intelektual dan pekerja kelas menengah. Terutama institusi strategis; eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers sebagai pilar demokrasi.
Membuat program kontra-wacana paham ekstrem dengan wacana Islam Rahmatan Lil-allamin terhadap pelaku aksi teror berbasis agama, dengan melakukan penafsiran yang benar terhadap ayat-ayat, hadits-hadits, dan sirah Nabawi dengan melibatkan mereka yang pernah terlibat dalam kegiatan terorisme namun telah kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Pemberdayaan keluarga sebagai basis utama pemberantasan penyebaran ideologi radikal di masyarakat dengan meningkatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan akan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan.
Kemudian, dinamika jaringan terorisme dan upaya penangkalannya oleh Pemerintah sangat terbuka besar terjadi perubahan yang bersifat mayor pada sepuluh tahun ke depan.
“Oleh karena itu maka perlu studi khusus untuk mengetahui variabel perubahan tersebut melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Di samping itu perlu kajian secara khusus membuat kalkulasi dan evaluasi terkait strategi pemolisian demokratis yang berbasis analisis peramalan kebijakan,” kata Urip Widodo mempertahankan ujian disertasinya.
Pada disertasi Doktor Urip Widodo, langsung di pimpin Ketua STIK Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.IK., M.Si;l, sebagai Ketua Sidang Ujian Terbuka Disertasi.
Para penguji internal Kabaharkam Polri Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si, Direktur Pasca Sarjana STIK, Brigjen Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.IK., M.Si, Ketua Program Studi Doktor STIK, KBP Dr. Saut P. Sinaga.
Untuk penguji eksternal Prof. Yon Machmudi, Ph.D, Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D, Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si, Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos,
Sementara Promotor Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Co-promotor Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si, dan Co-Promotor Dr. Haryatmoko hadir secara virtual.
Prof Hermawan Sulistyo mengatakan gelar doktor puncak mensyukuri pencarian Ilmu.
“Beban doktor itu seperti pohon pisang, puncak berbuah setelah itu mati. Setelah doktor tidak ada ilmu lagi. Ini produk pertama, maka lanjutkan produk lainnya setelah gelar doktor, menimal paper paper kedinasan maupun produk standing. Ini tantangan, menulis lebih banyak buku setelah jadi doktor. Harus mampu ke dunia internasional, saya tantang seminar terorisme secara Internasional ke berbagai negara dan benua,” kata Prof Hermawan Sulistyo yang akrab disapa Prof Kiki dan mengungkapkan telah 20 tahun mengenal Urip Widodo dalam sepak terjangnya di lapangan sebagai anggota Polri.
Mengakhiri sidang dan pelantikan, Irjen Pol Prof Dadang Hartanto mengatakan Doktor adalah akademi tinggi yang tidak mudah, penuh kelelahan dan diperlukan dukungan keluarga.
“Jangan pernah berhenti belajar, masih banyak riset dan kajian yang belum ditemukan pada khasanah ilmu yang diperlukan di Kepolisian. Aktualkan lmu, jaga integritas Polri dan paksa integritas pada jajaran yang anda pimpin,” nasehat Prof Dadang Hartanto kepada Urip Widodo yang telah resmi menyandang gelar doktor, pada Selasa 11 Februari 2025. (j01)