JAKARTA (Waspada): Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya deregulasi dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.
“DPR ini kan supporting utamanya adalah sekretariat jenderal . Sekretariat Jenderal tentu dalam melakukan setiap tindakan apapun, baik yang berkonsekuensi pada anggaran maupun kegiatan yang bersifat substansi harus mempunyai landasan hukumnya. Nah landasan hukum itu harus terus menerus kita sempurnakan sehingga semua kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekretariat Jenderal ada dasar payung hukumnya,” ujar Indra Iskandara di acara “Launching Prolegset 2025 dan Seminar bertema Arah Pembentukan Produk Hukum Instansi Pemerintah: Deregulasi Atau Regulasi Dalam Konteks Simplifikasi Peraturan”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Indra Iskandar menjelaskan produk hukum yang dihasilkan Sekretariat Jenderal DPR terdiri atas berbagai jenis, seperti peraturan, keputusan, instruksi, nota kesepahaman (MOU) hingga perjanjian.
Ia menekankan bahwa sejak ditetapkannya peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 2 Tahun 2022 maka seluruh unit di Sekretariat Jenderal DPR diwajibkan mengikuti prosedur yang mengacu pada peraturan tersebut dalam menyusun produk hukum sesuai kebutuhan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap produk hukum yang diusulkan unit kerja harus melalui proses yang melibatkan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat yang bertindak sebagai koordinator dalam pembentukan produk hukum.
Ini mencakup produk hukum berupa peraturan, keputusan, instruksi, serta nota kesepahaman atau MOU, yang tidak hanya melibatkan pejabat sekretaris jenderal, tetapi juga pejabat tinggi pratama lainnya.
Tak lupa Indra Iskandar menekankan pentingnya deregulasi dalam reformasi birokrasi. Deregulasi diharapkan dapat menyederhanakan mekanisme pengusulan dan pembahasan produk hukum dengan mengedepankan kolaborasi antar unit kerja serta pemanfaatan teknologi informasi dan interoperabilitas data hukum.
“Salah satu tuntutan utama dalam reformasi birokrasi adalah deregulasi. Oleh karena itu, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat perlu mengefektifkan penerapan deregulasi produk hukum,” tukasnya.
Meskipun deregulasi bertujuan untuk mempercepat dan mengefektifkan proses kerja, Indra menegaskan bahwa hal tersebut harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan sinkronisasi peraturan yang ada.
Indra Iskandar berharap seminar ini dapat memberikan wawasan dan solusi terkait kebijakan deregulasi serta efektivitas pengelolaan kebijakan di Sekretariat Jenderal DPR. . (J05)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
