JAKARTA (Waspada): Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) untuk segera melakukan koordinasi internal di Kementerian Perindustrian terkait program dan anggaran yang telah disesuaikan.
“Rencana program dan anggaran tersebut dilaporkan kepada Komisi VII DPR RI setelah dilakukan efisiensi,” tukas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga yang memimpin rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian RI, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (3/2/2025).
Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI meminta Ditjen IKMA untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah.
“Kami mendorong Ditjen IKMA untuk menyusun regulasi yang memperkuat kemitraan antara IKM dan industri besar, serta meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang ilegal yang dapat merugikan industri nasional,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini.
Selain itu, Komisi VII juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha IKM.
“Kami meminta Ditjen IKMA untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan, membuka akses pemasaran, dan melakukan berbagai inisiatif lain yang dapat meningkatkan daya saing IKM di dalam negeri maupun global,” tukas lamhot Sinaga.
Komisi VII juga meminta Direktur Jenderal IKMA dan Kepala BPSDMI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan pimpinan dan anggota DPR yang belum dijawab secara lengkap dalam rapat ini.
“Jawaban tertulis harus diberikan paling lama lima hari kerja sejak hari ini,” tambah Lamhot Sinaga.
Untuk membahas strategi peningkatan daya saing industri kecil, menengah, dan aneka, serta kebijakan pembangunan SDM industri, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal IKMA dan Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian RI, Senin (3/2/2025).
Dalam rapat ini , Komisi VII menerima pemaparan mengenai program kerja dan rencana strategis tahun 2025 IKMA dan BPSDMI, dimaan salah satu fokus utama pembahasan terkait efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.
Dengan berbagai langkah strategis yang dibahas dalam rapat diharapkan industri kecil dan menengah di Indonesia semakin berkembang dan memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. (J05)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
