Warga protes proyek jalan Kuta Binjei – Alue Ie Mirah Kab. Aceh Timur senilai Rp7,9 miliar yang baru selesai dibangun CV. AWG mengalami kerusakan dengan banyak retakan di badan jalan, Rabu (29/1). (WASPADA/ist).
ACEH TIMUR (Waspada) : Lantaran warga memprotes adanya kerusakan proyek jalan yang baru dibangun tahun 2024, Dinas PUPR Kab. Aceh Timur minta rekanan memperbaiki kerusakan dan menuntaskan proyek jalan Kuta Binjei – Alue Ie Mirah sesuai RAB agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, Jumat (31/1).
Sebelumnya, kondisi jalan sempat diduga asal jadi hingga menuai protes keras dari masyarakat lingkungan dan masyarakat yang tergabung dalam barisan Lembaga Gerakan Rakyat Menggugat (GeRam), Rabu (29/1) lalu.
Koordinator GeRam Supridar mengatakan pihaknya merasa janggal dengan pelaksanaan proyek jalan yang menghubungkan dua kecamatan antara Kuta Binjei dan Indra Makmu yang dilaksanakan oleh CV. AWG.
Supridar atau kerap disapa Toke Dar menyebutkan penggunaan material yang tak berkualitas jadi penyebab jalan yang selesai dibangun kini menjadi rusak dan retak mulai menjalar dari bagian aspal hingga beton.
Proyek jalan sepanjang kurang lebih 1,5 km tersebut dikerjakan oleh CV. AWG. Namun mengalami retakan yang tersebar di 15 titik, bahkan hal itu terjadi di lokasi bekas penambalan jalan.
“Jalan ini dikerjakan pada Desember 2024, setelah dua hari selesai pengaspalan, tampak jelas retak, menurut pantauan kami dan aduan dari masyarakat, proyek itu tidak sesuai dengan spek dan kualitas base A karna terlalu banyak pasir,“ kata Toke Dar.
Pejabat PUPR Dan Konsultan Berbeda Alasan
Menanggapi keluhan tersebut, Kadis PUPR Aceh Timur Muslem melalui Kabid Bina Marga Jamal mengatakan proyek jalan senilai Rp7,9 miliar tahun 2024 itu dalam masa pemeliharaan.
Terkait kerusakan, Jamal membenarkan adanya kerusakan jalan yang baru selesai dibangun. Namun kini pihaknya sudah meminta pihak rekanan untuk memperbaiki kerusakan di lapangan.
Ironisnya, ternyata keterangan Jamal justru bertolak belakang dengan keterangan Ketua Konsultan Darwin melalui anggotanya Dion selaku pengawas mengatakan bahwa proyek bermasalah itu belum masuk masa pemeliharaan karena anggaran belum 100 persen cair. Sehingga kondisinya kini belum rampung dikerjakan karena faktor cuaca dan harus membayar adendum lantaran sudah melewati batas waktu.
Bahkan anggaran proyek itu terancam tidak cair 100 persen bila tak kunjung rampung pelaksanaannya. Sehingga pihaknya meminta kepada rekanan untuk segera tuntaskan proyek jalan tersebut dan segera memperbaiki bila ada kerusakan seperti yang dikeluhkan oleh warga. Bila tidak dilaksanakan Dinas PUPR tidak akan memproses pencairan anggaran proyek 100 persen.
Jamal mengaku Dinas PUPR tidak main-main dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Bahkan bila sudah rampung dan pencairan anggaran sudah 100 persen, namun tetap masih ada masa pemeliharaan di kemudian hari. Sehingga bila terdapat kerusakan atau kualitasnya tidak sesuai harapan maka tetap dapat diperbaiki kembali.
“Saat ini sejumlah titik yang dikeluhkan warga adanya kerusakan retakan, langsung kita minta rekanan segera memperbaikinya. Kendala di lapangan yang dihadapi adalah cuaca hujan,” ujarnya. (b09)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
