BIREUEN (Waspada) : Ratusan honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dari berbagai kecamatan melakukan aksi damai di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Selasa, (14/1).
Dalam aksi damai ini, para nakes menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam orasinya, peserta aksi meminta kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bireuen supaya diangkat sebagai PPPK karena sudah mengabdi sebagai nakes di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan sudah puluhan tahun.
Bahkan diantaranya ada yang sudah mengabdi selama 20 tahun lamanya, yang hingga kini belum diangkat menjadi pegawai PPPK.
Tidak lama kemudian Pj. Bupati Bireuen Jalaluddin, Plh. Sekda Bireuen Hanafiah, Kepala BKPSDM Bireuen Zaldi, Asisten I Mulyadi dan beberapa Kepala Dinas lainnya menemui peserta aksi di depan Kantor Bupati Bireuen yang dijaga oleh pihak keamanan itu.
Di hadapan para nakes, Plh. Sekda Bireuen Hanafiah mengatakan, segala aspirasi dan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, akan ditampung.
Dalam kesempatan itu, dia bertanya balik kepada pengunjuk rasa, apakah peserta aksi yang datang hari ini juga bagian dari pemerintah sama seperti dirinya.
“Kalau iya, seharusnya tidak perlu mendatangi kantor Pemkab Bireuen. Karena kami sedang memperjuangkan,” tambah Hanafiah.
Hanafiah mengatakan, soal pengangkatan pegawai merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
“Menyangkut dengan pegawai itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Kita disini hanya mengajukan, maka bersabarlah. Saat ini kami sedang Zoom dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk percepatan penataan pengangkatan non Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekarang ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten sedang memikirkan, bapak ibu ini supaya tidak ada yang tidak diangkat, itu dia,” tegas Hanafiah.
Pj Bupati Bireuen Jalaluddin, mengatakan kepada waspada.id, Selasa, (14/1), bahwa tenaga kesehatan (Nakes) yang mendatangi Kantor Pemkab Bireuen tersebut untuk menyampaikan aspirasinya.
Karena, sebagian dari mereka sudah mengikuti seleksi PPPK kemarin, namun ada yang tidak tertampung dari formasi yang telah ditentukan, disebabkan keterbatasan.
“Tetapi pemerintah sudah berkomitmen, untuk menyelesaikan tenaga non ASN pada 2025, tahun ini. Aspirasi yang telah disampaikan oleh nakes yang datang pada hari ini kita terima. Tindak lanjut nantinya kita akan berkoordinasi dan menyampaikan kembali kepada Pemerintah Pusat, terutama yang menangani masalah Kepegawaian. Dalam hal ini adalah Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),” jelas Jalaluddin.
Kemudian, Pj Bupati Bireuen Jalaluddin, yang didampingi Plh Sekda Bireuen Hanafiah, Asisten I Mulyadi Kepala BKPSDM Zaldi, beserta Kepala Dinas Kesehatan Bireuen dr. Irwan, berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk selanjutnya menerima perwakilan aksi damai di ruangan Sekda Bireuen membahas hal tersebut. (Czan)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
