TAPAKTUAN (Waspada) : Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, meyakini Pemkab Aceh Selatan akan mampu mengatasi defisit anggaran yang kini telah mencapai angka 100 miliar rupiah lebih di tahun anggaran 2025.
Defisit ini ditutupi dengan estimasi penerimaan anggaran transfer daerah sumber APBN, dana hibah, bantuan provinsi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika dikalkulasikan seluruhnya, maka dana transfer daerah dari pusat ditambah dana hibah dan bantuan provinsi serta PAD, estimasi totalnya antara 1,4 – 1,5 triliun rupiah. Atas dasar itu, kami memprediksi kondisi keuangan Aceh Selatan akan kembali stabil tahun 2025,” kata T. Sukandi kepada waspada di Tapaktuan, Jumat (10/1).
Sukan mengatakan bahwa total dana transfer daerah sumber APBN tahun 2025 yang akan diterima Pemkab Aceh Selatan mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah.
Dana transfer daerah ini terdiri dari, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, dana transfer daerah ini diperuntukkan untuk mendanai program otonomi khusus dan keistimewaan.
Mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara pusat dan daerah, juga untuk mengurangi ketimpangan urusan pemerintah antar daerah.
Selain itu juga mengurangi ketimpangan pelayanan publik, dan memfasilitasi akses produk usaha mikro (kecil) serta untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan fiskal.
Selain itu, pada tahun anggaran 2025 Pemkab Aceh Selatan juga akan menerima bantuan dari provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan akan mendapatkan dana hibah dengan estimasi mencapai 120 miliar rupiah.
Estimasi itu diperoleh dengan membandingkan dana hibah yang diterima Aceh Selatan tahun anggaran 2024 mencapai 111 miliar rupiah.
“Jika PAD Aceh Selatan dapat dimaksimalkan atau dioptimalkan capaiannya dari rencana target 254 miliar dapat terealisasi saja sekitar 70 persen atau sekitar 195 miliar rupiah. Maka tak mustahil kondisi keuangan Aceh Selatan akan menjadi stabil atau sehat Kembali di tahun 2025,” kata T. Sukandi dalam paparan analisisnya.
Sebelumnya, perwakilan aktivis mahasiswa, Muhammad Hasbar, saat beraudiensi dengan anggota DPRK Aceh Selatan baru-baru ini mengungkapkan bahwa, keuangan Aceh Selatan tahun 2021 ditengah pandemi Covid-19 tercatat mengalami defisit mencapai 69 miliar rupiah.
Lalu pada tahun 2022 turun menjadi 18 miliar. Namun, berdasarkan hasil audit LHP BPK RI tahun 2023 angka defisit justru naik signifikan mencapai 142 miliar rupiah.
“Kondisi defisit keuangan daerah semakin diperparah dengan tidak maksimalnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Solusinya tentu ke depan harus lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam rangka mencari solusi terkait persoalan keuangan daerah yang terus digerogoti defisit parah, Komisi II bersama pimpinan DPRK Aceh Selatan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Rabu (8/1) lalu.
Usai mendengar uneg-uneg yang disampaikan perwakilan masyarakat, Ketua DPRK Rema Mishul Azwa bersama anggota dewan Alja Yusnadi serta jajaran anggota dewan yang hadir lainnya menyepakati memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melurus dan menuntaskan persoalan defisit daerah.
“DPRK Aceh Selatan fokus menuntaskan persoalan defisit dan memanggil TAPD untuk mempertanyakan sirkulasi pemasukan dan pengeluaran anggaran serta penyebab defisit selama ini. Solusi satu-satunya, merasionalkan defisit dengan memangkas dana rutin sebesar 30 persen,” tegas Alja Yusnadi. (chm)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
