MEDAN (Waspada): Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP), Prof Dr M Amin Abdullah, mengatakan saat ini masalah etika berbangsa dan bernegara menjadi sorotan. Terutama persoalan etik yang masih jauh dari kata ideal.
“Kehidupan berbangsa dan bernegara kita oke, tapi tidak baik-baik saja. Saat ini terjadi kerapuhan etik yang jadi sorotan dan tak bisa dibiarkan. Apalagi menyangkut berbagai lini kehidupan,” ujar Prof Amin.
Hal itu disampaikan Prof Amin dalam Forum Group Discussion (FGD) Memperkokoh Etika Penyelenggaraan Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara di Auditorium USU, Jumat (1/11/2024).
Kegiatan tersebut digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama Universitas Sumatra Utara (USU) dengan mengangkat tema “Keteladanan Elit Politik”.
Menurut Prof Amin, kerapuhan etik jangan dibiarkan begitu saja, harus dikoreksi dari waktu ke waktu.
“Maka kalau ditannya tujuan kegiatan (FGD) ini apa, salah satunya memerbaiki bagaimana pelajaran ideologi pancasila itu ke depan. Mengaitkan etik, bagaimana indek kinerja utama kementerian dan juga untuk masyarakat pada umumnya, organisasi sosial, keagamaan, juga pemerintahan baru. Kita bekali, apa yang terjadi di lapis bawah ini seperti ini,” ucap pria yang juga pakar hermeneutika.
Dikatakan, dari kegiatan FGD ini, pihaknya akan membuat rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi bekal untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto.
“Rekomendasi itu pasti, kita akan membahasnya. Rekomendasi kepada Trias Politica, akan sampai ke yudikatif, eksekutif, legislatif. Eksekutif otomatis pemerintahan baru dan masyarakat pada umumnya. Dunia pendidikan, hukum, ilmu pengetahuan dan banyak sekali,” katanya.
Soal tindak lanjutnya, mereka akan menyusun hasil rekomendasi dari FGD. Kemudian akan dirumuskan dalam rapat kerja. Ada tiga kunci yang disebutkan bisa jadi solusi.
“Tindak lanjutnya kami semua BPIP akan menggelar praraker mendiskusikan hasil ini. Lalu what next, semua mengatakan kerapuhan etik itu ada. Maka, perlu the office of government ethic, perlunya mahkamah etik dan audit etik. Itu kata kunci yang penting untuk masyarakat Indonesia selain ideologi pancasila,” jelasnya.
Nantinya secara bertahan rekomendasi ini akan dibahas menjadi aturan. Sehingga kemudian ada reward and punishment.
“Harus ada aturan dulu, naskah akademik disusun, kementerian terkait, masuk ke DPR, yes or no. Setelah itu baru reward and punishment. Pelan-pelan,” katanya.
FGD ini juga dinilai penting untuk generasi muda. Untuk itu BPIP menggandeng universitas. “Saya dan teman-teman di BPIP senang sekali bekerjasama dengan universitas. Enam kali di universitas itu penting karena mahasiswa calon leader. Moral dan mentalnya jadi kuat,” jelasnya.
FGD ini menghadirkan berbagai narasumber nasional seperti Prof Dr Juanda selaku pakar hukum tata negara, Ir Suraiya Kamarauzzaman, Dicky Sofjan PhD, Prof Iwan Pranoto dan RP Dr Johanes Haryatmoko. Kemudian Feri Amsari, Prof Ir Samsul Rizal, Iwan Mistokhizzaman, Amich Alhumam dan Prof Dr Lely Arrianie
Salah satu narasumber Amich Alhumami Phd, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sedang tidak baik-baik saja.
“Ada peristiwa macam-macam ya terkait dengan etik, makanya itu yang kita angkat. Dalam ideologi pancasila itu sudah kuat sekali ya, pemersatu bangsa, kebhinekaan, tetapi ketika kita praktik di dalam ekonomi, kemiskinan, itu masih jauh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih jauh,” kata Amich.
Inisiasi BPIP ini penting untuk sosialisasi tentang pancasila sebagai landasan bernegara, ideologi, sebagai referensi, basis penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apalagi dilaksanakan di kampus.
“Audiensenya akademika, generasi muda yang diwakili mahasiswa. Penting sekali memberi pemahaman yang baik kepada mahasiswa,” tambah Amich.
Sejak dulu menurutnya tokoh bangsa sudah merumuskan pancasila sebagai landasan bernegara. Mereka juga jadi teladan bagaimana menerapkan pancasila.
“Apalagi tema yang sekarang etika dan keteladanan. yang penting bagi siapa saja. Cerita sejarah dan juga bagaimana pancasila disusun dirancang dengan para tokoh bangsa. Mereka menjadikan pancasila sebagai landasan penyelenggaraan dan tatakelola pemerintahan dan mereka pribadi mulia yang berbudiluhur dan etika yang baik dan memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia yang baik secara luas,” kata Amich.
Sedangkan Pakar Komunikasi Politik Prof Dr Lely Arrianie mengatakan etika sangat penting apalagi dalam pemerintahanan. Pemimpin harus jadi teladan yang baik.
“Pertama memang kita harus sadari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dimulai dengan etika. Apalagi kita punya pemerintahan baru. Pertama kali dia tekankan soal etika. Ikan busuk dari kepala, artinya yang memulai pemimpinnya. Dalam komunikasi politik dibagi empat golongan,” pungkasnya. (m18)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
