MEDAN (Waspada): Masyarakat Sumut diingatkan untuk mewaspadai tiga hal yang biasanya terjadi pada pelaksanaan Pilkada,termasuk Pilgubsu. Yakni tekait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, dan kriminalisasi. Untuk pelaksanaan Pilgubsu, indikasi adanya keterlibatan ASN dan politik uang, sudah terjadi.
Pernyataan itu disampaikan mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Rabu (25/9), di Medan. Dia bertemu dengan wartawan, dalam satu kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pilgubsu yang dihadirinya.
Pimpinan KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto, ditanya wartawan tentang pengamatannya pada pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, di setiap pelaksanaan Pemilu, selalu ditemukan adanya keterlibatan ASN. Termasuk di Pilkada serentak tahun 2024.
Bambang memprediksi, setidaknya ada tiga hal terjadi di Pilkada serentak tahun ini. Tidak tutup mungkin juga akan terjadi di Pilgubsu. Yanki tentang netralitas ASN, politik uang, dan kriminalisasi. “Di semua Pemilu, khusunya di Pilkada, ada tiga hal yang terjadi. Dan di Sumut kemungkinan juga akan terjadi,” ucapnya.
Bambang menjelaskan ASN dibagi tiga, yakni ASN pegawai negeri, ASN penyelenggara, dan ASN aparat hukum. Menurutnya, ketiganya ini sangat berpotensi akan terlibat bergerak dalam memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon), yang menjadi peserta di Pilkada.
“Ini kita lagi riset soal netralitas ASN. Misalnya di Sumut, penjabat itu ada yang mepromosikan. Bisa saja bohir (pemberi modal), bisa juga jaringan, yang punya kepentingan-kepentingan terhadap organisasinya (atau kelompok),” jelas Bambang.
Di Pilkada Sumut, Bambang mengaku sudah melihat adanya indikasi kecurangan dengan melibatkan ASN. Yakni dengan ditempatkannya ASN menjadi Penjabat (Pj) kepala daerah, untuk menjalankan roda pemerintahan, dan juga untuk memenangkan salah satu Paslon.
Bambang mengungkapkan bahwa di konteks pemberi modal, adalah orang-orang yang hari ini, masih menjabat dan punya akses pada kekuasaan di pemerintah pusat.
Untuk Pilgubsu, kata Bambang, mau tidak mau harus diakui bahwa calon Gubsu Bobby Nasution, punya relasi dengan Presiden Jokowi atau pemerintah pusat. “Itu fakta. Sehingga kemudian bisa terjadi sinyalmen bahwa penempatan-penempatan Pj, juga berkaitan dengan itu. Jadi, para bohir yang selama ini jadi bagain relasi kekuaasan, akan menopangnya,” ucapnya.
Selain itu, Bambang mengungkapkan, yang bakal melekat di Pilkada adalah politik uang. Yang menjadi sasarannya adalah kelompok dengan kondisi keuangan menengah bawah.
Terakhir, Bambang mengatakan bahwa yang bakal terjadi di pelaksanaan Pilkada adalah terjadinya kriminalisasi, bagi lawan politik. Sehingga, hal tersebut sangat membahayakan jalannya demokrasi di Pilkada nantinya.
Kata Bambang, unsur-unsur desa, yang tidak mau diarahkan oleh penguasa akan mendapat tekanan. Sehingga, mereka yang tadinya bersikap netral, akan berubah, karena ancaman akan dikriminalitas. “Jadi ini berhubungan, gak bisa dipisahkan. Yang paling mengerikan itu adalah, jangan sampai penegak hukum bermain juga,” katanya.
Bambang mengungkapkan, di dalam analisis hukumnya, bahwa ASN di penegak hukum, sudah terindikasi ‘bermain’ di Pilkada ini. Untuk mengantisipasinya, kita harus berani melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak wewenang. “Tidak ada pilihan lain, maka langkah yang dilakukan, harus menggunakan instrumen-instrumen yang ada di kepolisian, ada Kompolnas dan Propam,” tutupnya. (m07)
Teks foto
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Waspada/ist
